Demo Buruh di Depan DPR, Penutupan Jalan Bersifat Situasional
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan penutupan jalan terkait aksi demonstrasi buruh di depan gedung DPR/MPR bersifat situasional.
Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri mengatakan, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (20/1/2020) jalan depan gedung DPR/MPR tidak ditutup dan bisa dilalui pengendara. “Belum ditutup. Situasional saja bila ada kondisi yang rawan terhadap lalu lintas,” ujarnya.
Bila ada penutupan, pihaknya bakal melakukan rekayasa seperti yang biasa dilakukan. Diketahui, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, aksi mereka akan dimulai dari Parkir Timur Senayan kemudian longmarch menuju Gedung DPR mulai pukul 09.00 WIB. KSPI mengajak sekitar 30.000 buruh dari berbagai daerah dan serikat untuk bergabung dalam aksi menolak usulan Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Nanti dari banyak daerah, Jabodetabek sudah pasti. Kumpul di Parkir Timur Senayan terus longmarch ke DPR," katanya.
Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri mengatakan, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (20/1/2020) jalan depan gedung DPR/MPR tidak ditutup dan bisa dilalui pengendara. “Belum ditutup. Situasional saja bila ada kondisi yang rawan terhadap lalu lintas,” ujarnya.
Bila ada penutupan, pihaknya bakal melakukan rekayasa seperti yang biasa dilakukan. Diketahui, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, aksi mereka akan dimulai dari Parkir Timur Senayan kemudian longmarch menuju Gedung DPR mulai pukul 09.00 WIB. KSPI mengajak sekitar 30.000 buruh dari berbagai daerah dan serikat untuk bergabung dalam aksi menolak usulan Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Nanti dari banyak daerah, Jabodetabek sudah pasti. Kumpul di Parkir Timur Senayan terus longmarch ke DPR," katanya.
(jon)