DPRD DKI Minta Dinas PE Kaji Ulang Anggaran PJU Rp90,7 Miliar
DPRD DKI Minta Dinas PE Kaji Ulang Anggaran PJU Rp90,7 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Komisi B DPRD DKI meminta Dinas Perindustrian dan Energi (PE) mengkaji kembali usulan anggaran pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp90,7 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengatakan, usulan yang diajukan Dinas PE harus dipertimbangkan terlebih dahulu karena kegiatan penerangan jalan umum di tahun 2019 belum dituntaskan. "Jadi di tahun 2020 apakah kebutuhan lampu masih perlu atau enggak. Ini kita pertimbangkan, kalau tidak perlu ya tunda dulu. Jadi kita mendorong program yang prioritas," kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Pandapotan, lampu PJU di Ibu Kota masih sangat layak dan beberapa belum lama diperbaharui, sehingga anggaran sebesar Rp90,7 miliar yang diusulkan Dinas PE bisa dimanfaatkan untuk program lain."Kita dukung kalau memang disekitaran tidak ada lampu penerangan lagi, tapi kalu masih layak ya ditunda dulu. Kota Jakarta kan sudah terang benderang," ujarnya.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menambahkan, Dinas PE lebih baik fokus untuk merampungkan kewajiban yang sudah disepakati bersama anggota dewan pada APBD 2019 lalu. Adapun pengadaan lampu PJU sebenarnya masuk pada APBD 2018 dan 2019, namun pengerjaanya hingga saat ini tak kunjung selesai.
"Intinya, semua kegiatan yang masih berjalan untuk tahun 2019 tolong dituntaskan, jangan memikirkan hal yang kedepan dahulu," ujar Prasetio.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PE Ricki Marojahan Mulia mengungkapkan, kegiatan penerangan jalan umum kembali diusulkan karena ada sebagian pengerjaan penerangan belum selesai. Saat ini baru mencapai 90% atau 256.891 unit dari target 312.000 unit tiang penerangan jalan.
"Artinya, ada wilayah Jakarta yang saat ini sedang kita bangun dan belum terbangun, itulah yang kita masukkan dulu ke anggaran 2020, masih butuh 55.109 lampu. Saya optimistis 2019 ini sudah bisa 90% lah. Nah sisanya Insya Allah 2020 makanya kita ajukan untuk penuntasan," ucapnya.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengatakan, usulan yang diajukan Dinas PE harus dipertimbangkan terlebih dahulu karena kegiatan penerangan jalan umum di tahun 2019 belum dituntaskan. "Jadi di tahun 2020 apakah kebutuhan lampu masih perlu atau enggak. Ini kita pertimbangkan, kalau tidak perlu ya tunda dulu. Jadi kita mendorong program yang prioritas," kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Pandapotan, lampu PJU di Ibu Kota masih sangat layak dan beberapa belum lama diperbaharui, sehingga anggaran sebesar Rp90,7 miliar yang diusulkan Dinas PE bisa dimanfaatkan untuk program lain."Kita dukung kalau memang disekitaran tidak ada lampu penerangan lagi, tapi kalu masih layak ya ditunda dulu. Kota Jakarta kan sudah terang benderang," ujarnya.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menambahkan, Dinas PE lebih baik fokus untuk merampungkan kewajiban yang sudah disepakati bersama anggota dewan pada APBD 2019 lalu. Adapun pengadaan lampu PJU sebenarnya masuk pada APBD 2018 dan 2019, namun pengerjaanya hingga saat ini tak kunjung selesai.
"Intinya, semua kegiatan yang masih berjalan untuk tahun 2019 tolong dituntaskan, jangan memikirkan hal yang kedepan dahulu," ujar Prasetio.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PE Ricki Marojahan Mulia mengungkapkan, kegiatan penerangan jalan umum kembali diusulkan karena ada sebagian pengerjaan penerangan belum selesai. Saat ini baru mencapai 90% atau 256.891 unit dari target 312.000 unit tiang penerangan jalan.
"Artinya, ada wilayah Jakarta yang saat ini sedang kita bangun dan belum terbangun, itulah yang kita masukkan dulu ke anggaran 2020, masih butuh 55.109 lampu. Saya optimistis 2019 ini sudah bisa 90% lah. Nah sisanya Insya Allah 2020 makanya kita ajukan untuk penuntasan," ucapnya.
(whb)
Explore More