DKI Segera Buka Lelang Jabatan, Anies pun Dipastikan Tak Bisa Titip Orang

JAKARTA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dua posisi ini masih kosong setelah pejabatnya mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, memastikan sistem seleksi berjalan objektif dan tanpa ada sedikitpun yang ditutupi. Sistem seleksi ini memastikan menepis isu jual beli jabatan yang kerap terjadi di instansi pemerintah. Bahkan, Gubernur DKI sekalpun tidak akanbisa 'menitipkan orang" dalam seleksi jabatan tersebut. (Baca juga: BKD DKI Siapkan Lelang Jabatan untuk Posisi Kadispar dan Kepala Bappeda)

"Enggak mungkin. Pak Gubernur enggak punya kapasitas untuk 'eh lu daftar situ'. Orang ini (lelang) dibuka secara objektif. Enggak ada ceritanya (titip orang), soalnya siapa saja boleh melamar. Kalau memenuhi pangkat dan golongan, daftar saja, enggak apa-apa. Netral sifatnya. Justru diserahkan ke panitia seleksi (pansel)," ujar Chaidir kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam lelang jabatan tersebut. Pertama, BKD akan membuka pendaftaran jabatan yang kosong untuk seleksi terbuka. "Sama seperti lelang barang dan jasa selama 15 hari, nanti kita umumkan. Tarohlah minggu depan rekomendasi turun dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) boleh buka, berarti tanggal 11 sampai 15 hari ke depan dibuka di website," tukasnya.

Setelah membuka pendaftaran selama 15 hari, selanjutnya tahap kedua yakni seleksi administrasi. Seleksi administrasi biasanya sekitar lima hari. "Lita lihat yang memenuhi syarat berapa, baru itu kita umumkan ditahap ketiga untuk ikut tes seleksi kompetensi dasar," beber Chaidir. (Baca: Tengah Bahas KUA-PPAS, Kadis Pariwisata dan Bappeda DKI Mengundurkan Diri)

Adapun sistemnya menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Nantinya terdapat beberapa wawasan yang perlu diparameterkan. Misalnya bidang pemerintahan, bidang keuangan daerah, bidang pengawasan, bidang perencanaan, bidang pemerintahan daerah, politis, dan sebagainya.

Gubernur DKI Anies Baswedan nantinya yang memilih score nilainya. Setelah itu baru disampaikan kepada pansel. Misalnya scoringnya 60 ke atas, maka yang diambil angka itu. (Baca juga: DPRD Anggap Mundurnya Dua Pejabat DKI Hal Biasa)

"Biasanya diambil 70 ke atas. Nanti dilaporkan lagi ke pansel lalu pansel mengadakan rapat. Keputusannya itu kalau misalnya dari gubernur kasih nilai 70 ke atas, nanti pansel mempertimbangkan lagi dan diputuskan di pansel. Nanti dilihat, misalnya ada 100 pelamar dan yang (scorenya) di atas 70 ada 30 orang, ya sudah itu yang lolos tes berikutnya, tahap keempat yang dinamakan tes kompetensi bidang kaitan dengan tes psikologis," terangnya.

Setelah tes psikologis, maka selanjutnya masuk tim seleksi yang dilakukan oleh Pansel. Pansel terdiri atas beberapa akademisi dari UI, UGM, IPB, pengamat pemerintahan, dan independen.

"Nanti diwawancara sampai ketemu semua hingga menemukan 3 terbaik. Kemudian disampaikanlah ke gubernur untuk public hearing. Di sinilah gubernur akan memanggil satu-satu. Di antara satu itu punya kesempatan. Setelah dikirim ke KASN minta persetujuan, barulah proses pelantikan. Panjang masih. Perkiraan Januari lah. Ada lima tahapan. Januari pelantikan kalau minggu depan dibuka," pungkasnya.