Soal Pemotongan Kabel Optik, Apjatel: Jakarta Maju karena Sokongan Teknologi

JAKARTA - Perseteruan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel)
terkait pemotongan jaringan kabel serat optik, terus berlanjut. Ketua Apjatel Muhammad Arif Angga mengingatkan agar Pemprov DKI tidak melupakan sejarah kemajuan kotanya.

Dia menyebut, DKI Jakarta bisa berkembang pesat berkat sokongan teknologi. Kabel serat optik yang telah beberapa tahun terpasang di Jakarta memberikan dampak positif bagi warga Jakarta untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan bisnis.

"Jakarta jadi kota berkembang dan masyarakat bisa menikmati kemudahan dalam hal digital, karena didukung oleh backbone fiber optik yang ada," ujar Arif, Senin (16/9/2019). (Baca juga: Siap Digugat Apjatel, Bina Marga DKI Lanjutkan Pemutusan Kabel Optik)

Dia menegaskan, tanpa adanya jaringan kabel serat optik, DKI Jakarta hanya jadi instalasi gedung beton bertingkat. Fiber optik merupakan bagian terintegrasi dari jaringan telekomunikasi keseluruhan dalam mendukung smart city.

"Apalagi ke depan kita ditunggu oleh teknologi 5G yang membutuhkan lebih banyak fiber optic untuk menjamin kualitas layanan sesuai standar seluler generasi ke-5 tersebut," tuturnya. (Baca juga: Permasalahkan Kabel Optik Dipotong, DKI: Sampai Mana Kami Ladeni)

Apjatel secara resmi telah melayangkan surat pengaduan ke Ombdusman pada Jumat, 13 September 2019 pekan lalu. Aduan resmi ke Ombudsman ini dilayangkan setelah Apjatel menilai tidak ada itikad baik dari Pemprov DKI maupun Dinas Bina Marga.

"Pemprov DKI Jakarta masih bersikukuh pemotongan kabel serat optik ini bagian dari penataan kota, smart city. Tetapi, fakta di lapangan, klaim itu membuat sejumlah instansi pemerintahan dan sektor swasta terkendala akses jaringan internet," kata Arif. (Baca juga: Diskominfotik DKI: Pemotongan Kabel Optik Bagian dari Program Smart City)

Dia menuturkan, salah satu kantor pemerintahan yang terdampak pemotongan kabel serat optik adalah Kementerian Pertahanan. "Pemotongan tanpa koordinasi tersebut justru berbanding terbalik dengan semangat smart city yang digalakkan," tandasnya.

Ia menilai apa yang dilalukan Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga merupakan langkah yang kurang tepat. "Dengan tidak mengatur dengan jelas infrastruktur telekomunikasi khususnya fiber optik, ini sebuah kemunduran dan kontradiktif dengan semangat smart city," tandasnya.