Apresiasi Rumah DP 0 Rupiah, Fraksi Golkar DPRD DKI: Tetap Harus Diawasi

JAKARTA - Program rumah DP 0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dari Penasehat Fraksi Golkar DPRD DKI, Ramly HI Muhammad. Menurut Ramly, program rumah DP0 Rupiah layak untuk masyarakat Jakarta.

Meskipun begitu, sisi pengawasan juga harus diperketat. Sehingga program tersebut bisa tepat sasaran. "Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," kata Ramly saat dihubungi, Sabtu (27/7/2019).

Sekadar informasi, Program DP 0 Rupiah merupakan Program andalan Pemprov DKI bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah untuk memiliki properti sendiri.

Program tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.

Syarat dan prosedur untuk memiliki rumah DP 0 Rupiah yang mesti dipenuhi masyarakat antara lain, belum memiliki rumah, warga ber-KTP Jakarta dan tinggal sekurang-kurangnya 5 tahun, tidak pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan Rp4-7 juta.

"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," katanya.

Pemprov DKI telah menyelesaikan sistem seleksi administrasi pendaftaran rusunami dengan DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan 1.790 orang dinyatakan lolos dari 2.358 orang mendaftar. ( Baca: Rumah DP 0 Rupiah Rampung, DKI Minta 1.790 Pemohon Lengkapi Berkas )

Pemohon memiliki waktu selama 10 hari dari Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu, 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP 0 rupiah ke Bank DKI.