Dana Kemitraan DKI Belum Cair, Pembebasan Lahan Infrastruktur Bekasi Terhenti

JAKARTA - Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan layang (flyover) Rawapanjang dan Cipendawa di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi terpaksa ditunda. Sebab, Pemkot Bekasi setempat belum bisa membebaskan lahan sebanyak 5.400 meter persegi milik warga di dua titik tersebut karena terkendala anggaran.

"Belum bisa kita bebaskan dalam waktu dekat ini, karena masih terkendala anggaran," ungkap Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Widayat Subroto, Rabu (26/6/2019). Menurutnya, penyebab belum dibayarnya lahan warga itu karena dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta belum masuk ke kas daerah Kota Bekasi.

Widayat meyakini anggaran bantuan dari DKI Jakarta tersebut akan masuk ke kas daerah pada Juli mendatang. Sebab, saat ini proses pencairan dari DKI Jakarta ke Kota Bekasi masih dalam tahap administrasi."Setelah anggaran masuk, kita langsung bayar pembebasan lahanya," ujarnya.

Subroto menjelaskan, pembebasan tanah di flyover Cipendawa membutuhkan lahan sekitar 13.000 meter persegi, sedangkan flyover Rawapanjang sekitar 7.000 meter persegi. Dari kebutuhan tanah itu, pembebasan lahan yang sudah dilakukan di flyover Cipendawa sekitar 7.800 meter persegi, sedangkan flyover Rawapanjang sekitar 6.800 meter persegi.

Bahkan, kata dia, untuk lahan flyover di Cipendawa sekitar 40% lagi, sedangkan Rawapanjang sekitar 200 meter lagi untuk dibebaskan. Hingga kini, pemerintah masih menunggu dana kemitraan yang dijanjikan Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan lanjutan flyover tersebut sebesar Rp403 miliar.

Rinciannya, pembangunan flyover Cipendawa menelan dana Rp286 miliar, sedangkan flyover Rawapanjang Rp117 miliar. Selain untuk pembangunan flyover, dana itu juga diperuntukan membayar lahan milik warga yang terkena proyek tersebut.

Hingga Maret 2019 lalu progres pembangunan flyover Cipendawa sudah mencapai 55%. Sedangkan flyover Rawapanjang mencapai 40%. Untuk flyover Cipendawa menelan biaya sekitar Rp116 miliar dengan rincian pengadaan lahan Rp40,5 miliar dan konstruksi Rp76 miliar.

Kemudian untuk flyover Rawapanjang telah menghabiskan sekitar Rp210 miliar dengan rincian konstruksi sebesar Rp155,5 miliar dan pengadaan lahan mencapai Rp55,5 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi memprediksi dana kemitraan dari DKI Jakarta akan diterima Kota Bekasi pada Juli 2019 mendatang. Dana kemitraan sebesar Rp423 miliar tersebut bakal dialokasikan untuk penataan infrastruktur di wilayah setempat.

"Dana kemitraan untuk proyek lanjutan pembangunan jalan layang atau flyover Rawapanjang, Cipendawa dan proyek lainnya," katanya. Menurutnya, dana tambahan sebesar Rp423 miliar akan digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Cipendawa dengan dana Rp286 miliar, flyover Rawapanjang Rp117 miliar.

Kemudian pembuatan saluran di bawah jalan tol (crossing) Buaran sebesar Rp15 miliar, dan penerangan jalan umum Rp5 miliar. Sejauh ini, kata dia, bantuan DKI yang sudah diterima Pemerintah Kota Bekasi baru sebesar Rp349 miliar. Dana itu masuk ke dalam program Community Development (CD) warga Bantar Gebang.

Sopandi menjelaskan, dana CD yang sudah diterima dari DKI telah disalurkan ke masyarakat. Jumlah warga yang menerima sebanyak 18.000 Kepala Keluarga. Pemberian dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening warga langsung.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, dana kemitraan dari DKI sangat membantu penataan infrastruktur di Kota Bekasi. Kata dia, pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa yang didominasi menggunakan dana DKI ini sangat diperlukan untuk memecah kepadatan kendaraan yang kerap terjadi setiap hari.

"Flyover Rawapanjang akan menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Siliwangi, sedangkan flyover Cipendawa untuk mengurangi kepadatan kendaraan di persimpangan Jalan Cipendawa dan Jalan Siliwangi," ucapnya.