DKI Dianggap Mampu Operasikan Bus Listrik di Ibu Kota

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memperbanyak infrastruktur pendukung operasional bus listrik yang rencananya akan diujicobakan pada Mei 2019. DKI dinilai mampu operasionalkan kendaraan listrik sebagai contoh daerah lain untuk mewujudkan kota ramah lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Menurutnya, langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengujicobakan bus listrik merupakan langkah yang sangat baik dan harus didukung penuh. Sebab, kendaraan listrik terbukti ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasional lebih rendah. Apalagi kerjasama dilakukan dengan penyedia bus listrik milik anak bangsa seperti PT Mobil Anak Bangsa (MAB).

"DKI pasti bisa mengoperasikan kendaraan listrik. Di Asmat Papua saja kendaraan nya sudah listrik semua. Masa DKI tidak bisa," kata Djoko saat dihubungi, Jumat 22 Maret 2019.

Djoko menjelaskan, untuk menunjang operasional bus listrik, Pemprov DKI harus mempersiapkan pengisian daya di setiap halte. Sehingga, ketika kehabisan daya, bus bisa langsung melakukan pengisian dan tidak perlu pergi ke tempat pengisian yang berujung meninggalkan penumpang.

Selain itu, lanjut Djoko, pemerintah pusat juga diharapkan segera mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan presiden (Perpres) seperti yang sudah direncanakan.

"Payung hukum juga sangat penting menjadi pendukung operasional bus listrik," ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menuturkan, sejak 2010 Pemprov DKI tengah mencanangkan program langit biru melalui konversi bensin ke bahan bakar gas. Dimana, angkutan umum menggunakan BBG, khususnya bus Transjakarta milik Pemprov DKI.

Namun, kata Yuke, seiring berjalannya waktu, bus Transjakarta membutuhkan waktu lama untuk melakukan pengisian BBG dan akhirnya kembali menggunakan bensin euro 4. Artinya, kebijakan yang ada tidak berjalan konsisten.

"Jadi kalau mau menggunakan kendaraan bus listrik, kebijakan harus konsisten. Sehingga layanan pendukung nisa dibangun melengkapi operasional kendaraan listrik," tegasnya.

Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada Kamis 21 Maret menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tiga perusahaan, yakni BYD, MAB dan RAC-Danfoss, serta satu lembaga pendidikan, Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengujicobakan bus listrik pada Mei mendatang.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginstruksikan PT Transjakarta untuk mengkaji bus listrik. Bahkan menyiapkan uji coba di 2019.

Agung menjelaskan, kelebihan dari bus listrik yakni zero emisi, ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasional lebih rendah, sehingga dalam jangka panjang biaya pengelolaan lebih rendah, walaupun harga awal lebih tinggi.

Saat ini, kata Agung, pihaknya baru menyediakan tiga unit bus type low entry yang tersedia. Dimana, ketiganya Akan diujicobakan pada Mei mendatang dengan rute Bundaran Senayan ke Monas sesuai arahan Gubernur Anies agar dilakukan dikawasan yang menjadi kesadaran publik. Dirinya berharap kedepan penyedia juga menyiapkan bus reguler, sehingga bisa digunakan dikoridor transjakarta.

"Tahap awal, pak Gubernur menginginkan 10 armada bus listrik, tetapi kami ingin semua bus memenuhi syarat," ungkapnya.

Adapun pengisian baterai listrik, lanjut Agung, berada di dua lokasi yakni Kelapa Gading dan Pulogadung. Untuk mengisi batere bus dibutuhkan waktu empat jam dengan daya jarak 200 kilometer yang ditempuh. Dia juga meminta kepada penyedia untuk bekerjasama dengan operator serta agen tunggal pemegang merk (ATPM) untuk perawatan dan pemeliharaan.

"Kami tetap terbuka untuk penyedia bus listrik yang ujicoba selama memenuhi syarat untuk kondisi operasional TransJakarta. Bekerja sama dengan para operator , dan memiliki kesiapan kemitraan dengan APM untuk penyiapan infrastruktur dan pemeliharaan," pungkasnya.