DPRD Ngotot, Fahira Ingatkan Akan Ada Gelombang Besar Tolak Saham Bir
DPRD Ngotot, Fahira Ingatkan Akan Ada Gelombang Besar Tolak Saham Bir
A
A
A
JAKARTA - Proses pelepasan atau penjulan saham bir milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhalang oleh pernyataan Ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi . Padahal, melepaskan saham bir itu bukan hanya kehendak Gubernur Anies Baswedan tetapi warga DKI Jakarta.
Anggota DPD asal DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, jika aspirasi dan kehendak warga ini dihalang-halangi justru oleh sebuah lembaga yang harusnya merealisasikan aspirasi rakyat, maka tinggal menunggu waktu saja terjadi gelombang besar penolakan saham bir.
"Kalau DPRD ngotot, saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir. Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana, tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini," kata Fahira melalui Twitter-nya @fahiraidris yang ditulis di blog pribadinya, Rabu 6 Maret 2019.
Menurut dia, saat ini masyarakat tengah memantau berita perkembangan saham bir itu. Apalagi, kata dia, pernyataan Prasetyo tidak mewakili anggotanya di DPRD DKI.
"Isu penolakan DPRD melepas saham bir ini sudah menjadi isu hangat dan percakapan warga. Mereka memantau isu ini. Saya harap, anggota DPRD bisa lebih bijak menyikapi aspirasi warga yang tidak ingin pemdanya punya saham di pabrik bir," kata Fahira.
Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras ini juga mengatakan, janji kampanye Anies-Sandi menjual kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahan produsen bir, bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi murni hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta selama kampanye.
"Saya yakin semua Anggota DPRD pasti tahulah banyak aspirasi warga agar saham bir dijual saja. Jadi jangan tutup telinga dan mata Anda. Ini kehendak sebagian besar warga. Jangan disumbat," ujar Fahira.
Kekhawatiran bahwa pemasukan Pemprov DKI Jakarta akan berkurang akibat penjualan saham bir ini, sangat tidak mendasar dan mengada-ngada. Fakta memperlihatkan bahwa sejak 1970 pendapatan emiten bir tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, tidak pantas sebuah organisasi pemerintahan punya saham di perusahaan minuman beralkohol.
"Jika dibanding dengan APBD DKI saat ini, sumbangan dana dari saham bir itu tidak berarti apa-apa. Jadi buat apa ngotot dipertahankan. Makanya, dana itu jauh lebih berguna bila dipakai untuk pembangunan Jakarta sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Bagi Anggota DPRD yang setuju saham bir dijual, saya berharap Anda bersuara, agar warga tahu posisi Anda di mana," pungkas Fahira.
Anggota DPD asal DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, jika aspirasi dan kehendak warga ini dihalang-halangi justru oleh sebuah lembaga yang harusnya merealisasikan aspirasi rakyat, maka tinggal menunggu waktu saja terjadi gelombang besar penolakan saham bir.
"Kalau DPRD ngotot, saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir. Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana, tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini," kata Fahira melalui Twitter-nya @fahiraidris yang ditulis di blog pribadinya, Rabu 6 Maret 2019.
Menurut dia, saat ini masyarakat tengah memantau berita perkembangan saham bir itu. Apalagi, kata dia, pernyataan Prasetyo tidak mewakili anggotanya di DPRD DKI.
"Isu penolakan DPRD melepas saham bir ini sudah menjadi isu hangat dan percakapan warga. Mereka memantau isu ini. Saya harap, anggota DPRD bisa lebih bijak menyikapi aspirasi warga yang tidak ingin pemdanya punya saham di pabrik bir," kata Fahira.
Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras ini juga mengatakan, janji kampanye Anies-Sandi menjual kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahan produsen bir, bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi murni hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta selama kampanye.
"Saya yakin semua Anggota DPRD pasti tahulah banyak aspirasi warga agar saham bir dijual saja. Jadi jangan tutup telinga dan mata Anda. Ini kehendak sebagian besar warga. Jangan disumbat," ujar Fahira.
Kekhawatiran bahwa pemasukan Pemprov DKI Jakarta akan berkurang akibat penjualan saham bir ini, sangat tidak mendasar dan mengada-ngada. Fakta memperlihatkan bahwa sejak 1970 pendapatan emiten bir tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, tidak pantas sebuah organisasi pemerintahan punya saham di perusahaan minuman beralkohol.
"Jika dibanding dengan APBD DKI saat ini, sumbangan dana dari saham bir itu tidak berarti apa-apa. Jadi buat apa ngotot dipertahankan. Makanya, dana itu jauh lebih berguna bila dipakai untuk pembangunan Jakarta sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Bagi Anggota DPRD yang setuju saham bir dijual, saya berharap Anda bersuara, agar warga tahu posisi Anda di mana," pungkas Fahira.
(mhd)
Explore More