DKI Mulai Melakukan Integrasi Moda Transportasi Dukuh Atas

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai menata Kawasan Integrasi Dukuh Atas (KIDA) dengan merekayasa lalu lintas pada hari ini, Minggu (3/3/2019). Dukuh atas menjadi titik pertemuan tujuh Moda transportasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, kawasan Dukuh Atas merupakan kawasan Transit Oriented Development (TOD) sentral yang mengintegrasikan enam Moda transportasi, yakni Commuter Kereta Listrik (KRL), Kereta Bandara, Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Transjakarta.

Menurut Sigit, kawasan transit yang besar itu perlu adanya kegiatan-kegiatan Integrasi, termasuk kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan mengoptimalkan dan memudahkan proses aksesbilitas dari para pengguna angkutan umum massal itu sendiri.

"Mulai hari ini kami akan lakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah pada Blok Tanjung Karang (Kuadran Utara – Barat), kemudian pada Blok Jalan Blora (Kuadran Utara – Timur) dan pada Blok Landmark - BNI, " kata Sigit saat dihibungi, Minggu (3/3).

Sigit menjelaskan, sebelumnya rekayasa lalu lintas sistem satu arah di kawasan dukuh bawah telah dilakukan dengan menghilangkan trafic light sehingga tercipta sistem satu arah dikawasan dukuh bawah. Hasilnya berjalan baik dan lancar serta ada peningkatan trafic performance.

Dengan terciptanya sistem satu arah di Jalan Dukuh Bawah, lanjut Sigit, pergerakan trafic u turn kini dilakukan di Dukuh Atas. Sehingga, traffic yang dari utara nantinya akan ke Dukuh Bawah dan melakukan u turn di Dukuh Bawah. Bersaman dengan itu trafic yang masuk ke jalan blora tidak bisa lagi belok ke kanan tapi harus ke kiri menggunakan rute board yang ada di sisi timur, begitu juga nanti trafic sisi barat dukuh atas bisa masuk lewat sudirman.

"Kami menghimbau pengguna kendaraan mengikuti arah dan petugas yang telah disiapkan Dalam rekayasa lalu lintas di dukuh atas," pungkasnya.

Direktur Kontruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan, dengan adanya enam moda transportation yang bertemu di dukuh atas tentunya akan menyebabkan human trafic Yang begitu tinggi. Untuk itu, diperlukan sebuah bentuk penataan yang baik agar pergerakan orang berpindah transport moda dapat berjalan lancar.

"Salah satu bentuk realisasi yang kami lakukan adalah interasi secara fisik. Pedestrianisasi pelebaran jalur pedestrian di sisi Jalan Blora, kemudian pendestrian di jalan kendal di bawah fly over Dukuh Bawah Sudirman juga pelebaran pedestrian di sisi Jalan Tanjung Karang," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Transjakarta Daud Josep menegaskan, dengan adanya rekayasa lalu lintas, pihaknya tentu akan membuat rute feeder atau pengumpan baru, sehingga kawasan perkantoran, hotel, pemukiman dapat tetap terlayani oleh Transjakarta.

Menurut Daud, Transjakarta merupakan salah satu moda transportasi yang paling fleksibel. Dimana, lintasan bisa diubah dengan mudah tanpan harus melalui tahap pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama.

"Kami akan mendistribusikan penumpang ke tiga arah yang paling mayoritas yaitu arah Kota, Blok M dan Kuningan. Penumpang dari stasiun MRT hanya perlu jalan 20 meter ke laybay transjakarta," pungkasnya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta, Aditya Dwilaksana mengatakan, pencanangan TOD Dukuh Atas memang masih kewenangan Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mass Rapid Transit (MRT). Namun, TOD Dukuh Atas mengintegrasikan semua moda transportasi yang didalamnya bukan hanya milik BUMD, Kereta Bandara, Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, dan kereta commuter.

Artinya, meski MRT menjadi leader project TOD di Dukuh Atas, integrasi moda transportasi harus dilakukan dan bukan hanya berupa integrasi fisik dan interaksi warga seperti apa yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.

"TOD dalam sisi transportasi itu idealnya mencakup integrasi fisik moda transportasi, tiket dan jadwal operasional moda transportasi," kata Adit saat dihubungi, kemarin.

Aditya menjelaskan, belum terintegrasinya tiket dan jadwal operasional dalam TOD Dukuh Atas akibat masih adanya ego sektoral antaran BUMD dan BUMN yang jelas keduanya berorientasi terhadap keuntungan. Hal itu bisa terlihat dari salah satu contoh integrasi tiket kartu multitrip milik PT KAI melalui KCJ dengan Bus Rapid Transit (BRT) dibawah operator Pengakutan Penumpang Djakarta (PPD). Sementara, Pemprov DKI melalui BUMD PT Transportasi Jakarta mengujicobakan kartu Jak Lingko hanya khusus BRT Jakarta.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mempunyai kewenangan mengintegrasikan seluruh moda transportasi Jabodetabek seharusnya bisa mengatasi hal yang berbau integrasi itu. Dia berharap BPTJ memiliki otoritas pengambil keputusan agar dapat lebih tegas mengatasi permasalahn ego sektoral.

"Sebagai badan, BPTJ memang belum bisa mengambil keputusan. Tapi tujuan BPTJ dibentuk untuk mengatasi integrasi moda transportasi massal Jabodetabek," jelasnya.