Anies: Masyarakat Menengah di Jakarta Juga Kesulitan Miliki Rumah

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji kembali sistem rumah DP 0 Rupiah yang pendaftarannya telah dibuka pada 1 November 2018 lalu. Ini dilakukan lantaran program tersebut dianggap tidak prorakyat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program tersebut dianggap tidak pro terhadap rakyat, salah satunya yang menjadi persoalan yakni warga DKI berpenghasilan Rp4-7 juta per bulan. "Coba saya kaji dulu, kalau ada sebuah paparan begini pasti ada dasarnya. Pasti punya data-datanya, nanti saya lihat. Kita selalu menyambut baik ada orang yang memikirkan lebih banyak tentang perumahan karena kita memang memikirkan warga butuh rumah, baik itu komersial ataupun subsidi itu selalu positif dan ada hal ini, kita kaji dahulu," kata Anies di Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Anies pun menjawab tudingan program tersebut lebih pro kepada masyarakat golongan menengah. Menurut mantan Mendikbud itu, program tersebut juga mencakup untuk warga kelas menengah.

"Kenapa saya memikirkan sekali pada masyarakat yang saat ini kesulitan untuk memliki rumah? Itu bukan hanya yang di bawah, di tengah juga kesulitan memiliki tempat tinggal," tegas Anies.

Anies menambahkan, selama ini program tersebut hanya dijalan pihak swasta yang merupakan strategi marketing."Kalau sektor swasta terlibat secara komersial mereka melihat itu visible. Bagian kita pemerintah membantu mereka yang posisinya sulit untuk komersial," ucap Anies.