Dilantik Emil, Wali Kota Bekasi Prioritaskan 4 Program

BANDUNG - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto prioritaskan empat program unggulan setelah resmi dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/9/2018).

Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dilantik bersamaan dengan lima kepala daerah lainnya di Jawa Barat. Di antaranya, Kabupaten Purwakata, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat. Pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat itu masuk dalam gelombang pertama.

Kepala daerah terpilih periode 2018-2023 hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tersebut telah menyusun program 100 hari kerja kepemimpinannya. Tercatat ada empat program unggulan yang bakal diterapkan pasca pelantikannya pada 20 September 2018.

"Keempat program itu adalah perluasan mal pelayanan publik (MPP), pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi dengan Kabupaten Bekasi, menjalin interaksi tata ruang dengan Provinsi Jawa Barat dan pembentukan badan usaha baru dalam mengelola sampah dan pasar," kata Rahmat kepada KORAN SINDO.

Rahmat menjelaskan, keempat program unggulan ini dibuat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dia menginginkan, masyarakat Kota Bekasi merasakan secara instan, meski nyatanya kali ini adalah periode kedua kepemimpinannya. Apalagi, program ini dibuat untuk melanjutkan dan melengkapi perencanaan sebelumnya.

Dari empat program itu, kata dia, yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah MPP di Mal Pasar Proyek, Bekasi Timur; pengelolaan sampah dan pasar serta pendistribusian air bersih PDAM Tirta Bhagasasi. Berdasarkan catatannya, ada 1.000 sampai 1.500 pemohon setiap hari di MPP.

Terkadang situasi ini membuat petugas kuwalahan karena konsentrasi pemohon sangat banyak di satu titik. "Jumlah pemohon sangat banyak karena kita menggandeng sembilan instansi vertikal dan horizonal di MPP. Contohnya kepolisian, masyarakat bisa memperpanjang masa berlaku SIM, surat kehilangan dan sebagainya," ungkapnya.

Berkaca pada pengalaman itu, Rahmat lalu berencana akan meluas jangkauan MPP ke daerah yang jauh dari pusat kota seperti Bantargebang, Harapan Indah, Pondokgede dan Cibubur Jatisampurna. Dengan demikian, warga yang ada di sana lebih mudah mendapatkan 40 layanan administrasi dari pemerintah daerah dan instansi lain.

Sedangkan untuk pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi, Rahmat akan mendatangi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ke kantornya di Cikarang Pusat. Dia yakin, persoalan ini akan segera selesai karena selain memiliki kesamaan partai dari Golkar, keinginan pemisahan aset ini juga telah dibahas sejak lama.

Waki Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menambahkan program interaksi tata ruang dengan Provinsi Jawa Barat sangat perlu dilakukan dalam menata infrastruktur guna penanganan banjir. Sebab, interaksi ini perlu dirajut lebih dalam, mengingat Kota Bekasi dikelilingi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Dengan koordinasi ini, dia meyakini persoalan banjir akan lebih mudah ditangani karena Gubernur Jawa Barat ikut turun tangan dalam mengawasi penataan infrastruktur. Misalnya, Kota Bekasi pada 2017 telah mengucurkan dana Rp5 miliar untuk perluasan Bendung Koja seluas tiga hektar di Kelurahan Jatisari.

Namun sayangnya bendungan yang berada di Kecamatan Jatiasih itu perluasan bendungan saat itu tidak ditanggapi Kabupaten Bogor. Padahal berdasarkan kesepakatan bersama, Kota Bekasi membangun bendungan tiga hektar dan sisanya 2,5 hektar lagi oleh Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor diminta turun tangan karena sisa lahan proyeknya masuk Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor. Padahal, penanganan banjir juga untuk warga Bojongkulur, sampai mereka demonstrasi ke pemerintah agar pindah administrasi jadi Kota Bekasi.

Terakhir, kata Tri, pemerintah akan membuat badan usaha baru yang mengurus persoalan sampah dan pasar. Saat ini, pengelolaan sampah dan pasar masih ditangani oleh dinas teknis yakni Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami berpesan kepada para kepala daerah yang telah dilantiknya agar bisa menjadi pemimpin yang mencintai serta melayani rakyat. "Jadilah pemimpin yang mencintai dan melayani rakyat, juga menjalankan kepentingan dengan penuh integritas," katanya.

Untuk itu, kata dia, kedepanya tidak ada lagi pemimpin daerah di Jawa Barat yang berurusan kembali dengan hukum. Selain itu, dia mengharapkan agar pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat agar bisa mengikuti perkembangan zaman serta teknologi. Sehingga pelayanan masyarakat akan lebih profesional dan lebih mudah.

"Masyarakat harus bisa dilayani oleh pemerintahnya dengan sepenuh hati, perkembangan teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin daerah untuk melayani masyarakatnya," katanya.

Sehingga, setiap daerah bisa menjaga sinkronisasi antara visi misi daerah dengan visi misi pemerintah pusat.