Enam Jabatan Strategis di Pemerintahan Kota Bekasi Kosong

BEKASI - Enam jabatan strategis di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi mengalami kekosongan beberapa pekan ke depan. Sebab, adanya aparatur yang pensiun dan mutasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Meski demikian, pelayanan publik di Bekasi tidak bakal terganggu.

Jabatan kosong itu diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). ”Enam jabatan strategis kosong, tapi pelayanan tetap berjalan seperti biasanya,” ungkap Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat, Minggu (9/9/2018).

Menurut dia, proses seleksi pegawai untuk menempati posisi tersebut menunggu pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih.
Adapun pelantikan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi akan dilakukan di Gedung Sate, Kota Bandung pada Kamis, 20 September 2018 mendatang.

Dadang mengatakan, posisi yang kosong karena masa pensiun adalah Sekda, Kepala DBMSDA dan Kepala DPMPTSP. Rayendra Sukarmadji yang awalnya mengemban tugas sebagai Sekda harus berakhir mulai 1 Agustus 2018 setelah menginjak usia 60 tahun.

Serupa dialami Amit Riyadi sebagai Kepala DPMPTSP yang pensiun terhitung sejak 1 Juni 2018. Sedangkan Tri Adhianto Tjahyono yang mengemban tugas Kepala DBMSDA memilih pensiun dini karena mengikuti ajang Pilkada Kota Bekasi sebagai calon Wakil Wali Kota Bekasi.

Selain ketiga orang itu, lanjut Dadang, jabatan Kepala Bappeda yang dipegang Koswara Hanafi juga mulai kosong sejak Rabu, 5 September 2018 lalu karena dia pindah sebagai aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sedangkan Kusnanto Saidi yang awalnya mengisi Kepala Dinas Kesehatan dipindahtugaskan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi pada triwulan pertama.

Terakhir, untuk Kepala Distaru masih kosong karena hasil pemecahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas BMSDA pada awal Januari 2018."Saat ini, pemerintah belum membuka lelang jabatan (open bidding). Tapi, beberapa pekan ke depan, jabatan kosong ini segera terisi pejabat baru," tuturnya.

Meski posisi pegawai eselon II-A dan II-B telah kosong, namun Dadang memastikan seluruh pelayanan roda pemerintahan tidak terganggu. Sebab kekosongan tersebut untuk sementara waktu dipegang Sekretaris Dinas/Badan masing-masing yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kadis dan Kaban.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reni Hendrawati mengatakan, open bidding merupakan proses seleksi pegawai untuk menempati posisi eselon II di wilayah setempat.”Iya nanti kita buka open bidding,” katanya.

Tujuannya untuk melihat kompetensi, kemampuan manajerial pegawai secara teknis maupun administrasi.”Ada lima orang yang menguji, tiga di antaranya dari BKPPD dan dua dari kalangan profesional. Bila lulus, mereka akan menempati posisi jabatannya,” ucapnya.