PPNI Jakut Minta Pemerintah Berikan Perlindungan untuk Perawat
PPNI Jakut Minta Pemerintah Berikan Perlindungan untuk Perawat
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara meminta pemerintah dan legislatif segera memberikan perlindungan khusus bagi kurang lebih 81.181 perawat yang tersebar di Indonesia. Sebab, saat ini mereka dalam kondisi yang tidak jelas.
"Banyak terjadi kasus perselisihan hubungan industrial antara perawat dengan instansi dimana ia bekerja, missalkan PHK sepihak, upah di bawah kelayakan, belum lagi jumlah honorer dengan berbagai status yang tidak jelas mencapai angka 81.181 perawat," kata H Maryanto Ketua PPNI Jakarta Utara dalam seminar Perlindungan hukum di Stikes Abdi Negara, Kamis 6 September 2018.
Maryanto menambahkan, perawat tidak boleh di PHK tanpa prosedur hukum yang jelas, apalagi semena-mena. Lebih dari itu, mereka tidak boleh dianggap warga kelas dua yang kerap menerima perlakuan diskrimisi, persekusi, dan berbagai tindak kesewenang-wenangan.
"Oleh karenanya seminar nasional bertema hukum keperawatan ini kita gelar. Kita ingin perawat mendapat pengetahuan hukum dari narasumber berkopeten seperti Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dan Prof. DR. Galang Asmara selaku Majelis Kehormatan DPP PPNI," lanjutnya.
Maryanto berharap seminar ini dapat membawa perubahan, terutama soal keberanian perawat dalam menyuarakan ketidak adilan saat melaksanakan tugas. Perawat, kata Maryanyo, harus mampu melawan segala bentuk perlakukan kesewenang-wenangan.
"Karena itu manfaatkanlah PPNI ini sebagai alat perjuangan anggota. Ibarat satu tubuh yang menjadi kesatuan, maka yang lain turut merasakanya. Saya berharap para peserta seminar dapat menggali ilmu dari narasumber. Tentu kami sebagai pengurus juga akan menjamin anggotanya ketika dikriminalisasi. Perawat itu tidak boleh ditangkap," tegas mantan aktivis HMI ini yang menduduki sekretaris Badan Bantuan Hukum DPP PPNI.
Acara seminar bersama Stikes Abdi Nusantara ini dihadiri Seko Jakarta Utara Desi Putra, Direktur Stikes Abdi Nusantara Fera Tridiyawati, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, para Ketua-Ketua DPD PPNI se-DKI Jakarta, serta Para Ketua DPK PPNI se-DKI Jakarta.
Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari lembaga tinggi Negara DPD RI Fahira Idris kepada 43 Pengurus. Diantaranta Ketua Umum DPP PPNI, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, DPD PPNI Jakarta Utara, Ketua DPD PPNI Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.
"Banyak terjadi kasus perselisihan hubungan industrial antara perawat dengan instansi dimana ia bekerja, missalkan PHK sepihak, upah di bawah kelayakan, belum lagi jumlah honorer dengan berbagai status yang tidak jelas mencapai angka 81.181 perawat," kata H Maryanto Ketua PPNI Jakarta Utara dalam seminar Perlindungan hukum di Stikes Abdi Negara, Kamis 6 September 2018.
Maryanto menambahkan, perawat tidak boleh di PHK tanpa prosedur hukum yang jelas, apalagi semena-mena. Lebih dari itu, mereka tidak boleh dianggap warga kelas dua yang kerap menerima perlakuan diskrimisi, persekusi, dan berbagai tindak kesewenang-wenangan.
"Oleh karenanya seminar nasional bertema hukum keperawatan ini kita gelar. Kita ingin perawat mendapat pengetahuan hukum dari narasumber berkopeten seperti Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dan Prof. DR. Galang Asmara selaku Majelis Kehormatan DPP PPNI," lanjutnya.
Maryanto berharap seminar ini dapat membawa perubahan, terutama soal keberanian perawat dalam menyuarakan ketidak adilan saat melaksanakan tugas. Perawat, kata Maryanyo, harus mampu melawan segala bentuk perlakukan kesewenang-wenangan.
"Karena itu manfaatkanlah PPNI ini sebagai alat perjuangan anggota. Ibarat satu tubuh yang menjadi kesatuan, maka yang lain turut merasakanya. Saya berharap para peserta seminar dapat menggali ilmu dari narasumber. Tentu kami sebagai pengurus juga akan menjamin anggotanya ketika dikriminalisasi. Perawat itu tidak boleh ditangkap," tegas mantan aktivis HMI ini yang menduduki sekretaris Badan Bantuan Hukum DPP PPNI.
Acara seminar bersama Stikes Abdi Nusantara ini dihadiri Seko Jakarta Utara Desi Putra, Direktur Stikes Abdi Nusantara Fera Tridiyawati, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, para Ketua-Ketua DPD PPNI se-DKI Jakarta, serta Para Ketua DPK PPNI se-DKI Jakarta.
Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari lembaga tinggi Negara DPD RI Fahira Idris kepada 43 Pengurus. Diantaranta Ketua Umum DPP PPNI, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, DPD PPNI Jakarta Utara, Ketua DPD PPNI Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.
(mhd)
Explore More