Gerindra DKI Lantik Tim Hukum Atasi Kecurangan Pemilihan 2019

JAKARTA - Sejumlah advokat DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dilantik menjadi Tim Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LAHI) DKI Jakarta. Tim tersebut guna mencegah adanya kecurangan dalam pemilihan legislatif dan presiden 2019 mendatang.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik meminta, LAHI DKI Jakarta bekerja melawan berbagai pelanggaran yang terjadi pada pemilihan legislatif atau presiden 2019 mendatang.

Menurutnya, anggota tim pencerahan hukum yang baru dilantik ini sudah dihadapkan dengan pekerjaan berat yakni soal penemuan sekitar 1,2 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diduga datanya invalid.

"Dibentuk untuk memerangi berbagai kecurangan yang terjadi pada pemilu baik pilpres maupun pileg," kata Taufik usai pelantikan pengurus LAHI DKI Jakarta di Sekertariat Bersama Kantor Gerindra-PKS-PAN, Jalan Amir Hamzah, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Juli 2018 malam.

Wakil Ketua Umun DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang melantik langsung LAHI di bawah Kepemimpinan Yupen Hadi diharapkan menjadi momentum para advokat yang tergabung dalam LAHI DKI Jakarta untuk mengusut dugaan potensi jutaan pemilih siluman pada Pemilu dan Pilpres 2019.

"Kalau menemukan kecurangan, langsung bongkar. Nanti kalau ada yang gugat ke polisi kami akan bantu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LAHI DKI Jakarta, Yupen Hadi menyatakan siap membongkar berbagai kecurangan. Termasuk amburadulnya data pemilih di KPU DKI Jakarta.

"Kehadiran kami memang untuk meluruskan berbagai pelanggaran Pemilu serta memberikan perlindungan hukum bagi Gerindra-PKS-PAN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraaan Pemilu yang jujur dan adil," katanya.