Kisruh Pasar Tasik, Haji Lulung: Pedagang dan Pengelola Dirugikan
Kisruh Pasar Tasik, Haji Lulung: Pedagang dan Pengelola Dirugikan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung angkat bicara soal kisruh Pasar Tasik yang beralamatkan di Jalan Jalan Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hingga akhirnya, para pedagang di pasar itu direlokasi ke lahan kososng di Jalan Cideng Timur.
"Kan kemarin Pak Wagub (Sandiaga Uno) ke sana, ada lokasi polytron di Kebon Jahe, Kebon Baru tuh. Memang kemarin ada sedikit masalah. Sebenarnya pedagang Tasik sudah tenang, tadinya lingkungan RW enggak tahu nih. Kan ada anak-anak lingkungan sewa ke PT Padimas," kata Haji Lulung kepada wartawan, Selasa (17/4/2018).
Lulung juga meminta, pihak terkait dalam hal ini PT Kereta APi Indonesia (KAI) dan PT Padimas segera menyelesaikan persoalan yang ada.
"Dulu itu PT Padimas kerja sama sama PT KAI, kemudian PT Padimas dengan segala persoalan, mungkin perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT KAI tidak dijalankan dengan benar oleh Padimas. Kemudian dibatalkan. Tapi, PT Padimas nakal, dia malah mengontrakkan ke pihak lain. Itu kan lahan PT KAI," sambungnya.
Lulung melanjutkan, pihak lain yang dimaksud adalah remaja sekitar lokasi. Para pemuda itu mengontrak selama dua tahun.
"Dua tahun itu dikontrak Rp3 miliar. Kemudian pedagang Tasik masuk, digunakan untuk mereka. Setelah digunakan pedagang Tasik, rupanya teman-teman di Tanah Abang baru tahu setelah berjalan dua tahun," terang Lulung yang juga tokoh masyarakat Tanah Abang ini.
Lulung menjelaskan, karena Padimas meminta kejelasan, maka pihak remaja pengelola Pasar Tasik memberikan uang muka.
"Padimas minta lagi perjalanan, lalu anak-anak baru kasih DP Rp350 juta. Begitu kasih DP, baru tahu ada persoalan Padimas dengan KAI. Lalu KAI lapor polisi, maka dikeluarkanlah pedagang (dari sana). Yang jadi korban kan anak-anak lingkungan. Ketika dikeluarkan pedagang, (lokasi itu) ditutup dengan cepat, tidak ada peringatan, akhirnya pedagang keluar, tumpah ke jalan-jalan," urai Lulung.
Akhirnya masing-masing saling berkoordinasi hingga mendapatkan solusi. "Singkatnya, satu Minggu bisa teratasi oleh pedagang maupun oleh koordinator anak-anak lingkungan. Di dekat tukang bangunan, seberang sekolah SD Jatibaru," teranganya.
Saat ditanya apakah mungkin menerima pedagang baru untuk bergabung, Lulung menegaskan, hal tersebut tidak akan mungkin.
"Enggak mungkin ada pedagang baru. Karena mereka ngontrak juga. Mereka terdata, tercatat sama pihak yang mengontrakkan.
Kemarin itu, tinggal 400 pedagang yang belum masuk dari 1.000 pedagang. Kemarin saya ajak mereka. Saya minta kalian jangan bikin macet, kalau kalian bikin macet, kita yang ketanyaan," tambahnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta, PT KAI dan PT Padiman menyelesaikan permasalahan itu agar tidak ada yang dirugikan.
"Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Pihak ketiga itu pedagang dan pengelola, karena dia mengeluarkan sampai miliaran juga. Menuntut PT Padimas agar mengganti kerugian material maupun immaterial," kata Lulung.
"Perjanjian kerja sama ini selama 20 tahun kan. Dan sudah dihentikan oleh PT KAI. Tapi, Padimas nakal. Wanprestasi, nggak bayar pajak segala macam," tutupnya.
"Kan kemarin Pak Wagub (Sandiaga Uno) ke sana, ada lokasi polytron di Kebon Jahe, Kebon Baru tuh. Memang kemarin ada sedikit masalah. Sebenarnya pedagang Tasik sudah tenang, tadinya lingkungan RW enggak tahu nih. Kan ada anak-anak lingkungan sewa ke PT Padimas," kata Haji Lulung kepada wartawan, Selasa (17/4/2018).
Lulung juga meminta, pihak terkait dalam hal ini PT Kereta APi Indonesia (KAI) dan PT Padimas segera menyelesaikan persoalan yang ada.
"Dulu itu PT Padimas kerja sama sama PT KAI, kemudian PT Padimas dengan segala persoalan, mungkin perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT KAI tidak dijalankan dengan benar oleh Padimas. Kemudian dibatalkan. Tapi, PT Padimas nakal, dia malah mengontrakkan ke pihak lain. Itu kan lahan PT KAI," sambungnya.
Lulung melanjutkan, pihak lain yang dimaksud adalah remaja sekitar lokasi. Para pemuda itu mengontrak selama dua tahun.
"Dua tahun itu dikontrak Rp3 miliar. Kemudian pedagang Tasik masuk, digunakan untuk mereka. Setelah digunakan pedagang Tasik, rupanya teman-teman di Tanah Abang baru tahu setelah berjalan dua tahun," terang Lulung yang juga tokoh masyarakat Tanah Abang ini.
Lulung menjelaskan, karena Padimas meminta kejelasan, maka pihak remaja pengelola Pasar Tasik memberikan uang muka.
"Padimas minta lagi perjalanan, lalu anak-anak baru kasih DP Rp350 juta. Begitu kasih DP, baru tahu ada persoalan Padimas dengan KAI. Lalu KAI lapor polisi, maka dikeluarkanlah pedagang (dari sana). Yang jadi korban kan anak-anak lingkungan. Ketika dikeluarkan pedagang, (lokasi itu) ditutup dengan cepat, tidak ada peringatan, akhirnya pedagang keluar, tumpah ke jalan-jalan," urai Lulung.
Akhirnya masing-masing saling berkoordinasi hingga mendapatkan solusi. "Singkatnya, satu Minggu bisa teratasi oleh pedagang maupun oleh koordinator anak-anak lingkungan. Di dekat tukang bangunan, seberang sekolah SD Jatibaru," teranganya.
Saat ditanya apakah mungkin menerima pedagang baru untuk bergabung, Lulung menegaskan, hal tersebut tidak akan mungkin.
"Enggak mungkin ada pedagang baru. Karena mereka ngontrak juga. Mereka terdata, tercatat sama pihak yang mengontrakkan.
Kemarin itu, tinggal 400 pedagang yang belum masuk dari 1.000 pedagang. Kemarin saya ajak mereka. Saya minta kalian jangan bikin macet, kalau kalian bikin macet, kita yang ketanyaan," tambahnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta, PT KAI dan PT Padiman menyelesaikan permasalahan itu agar tidak ada yang dirugikan.
"Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Pihak ketiga itu pedagang dan pengelola, karena dia mengeluarkan sampai miliaran juga. Menuntut PT Padimas agar mengganti kerugian material maupun immaterial," kata Lulung.
"Perjanjian kerja sama ini selama 20 tahun kan. Dan sudah dihentikan oleh PT KAI. Tapi, Padimas nakal. Wanprestasi, nggak bayar pajak segala macam," tutupnya.
(mhd)
Explore More