Puskesmas Tingkatkan Layanan Persalinan

TANGERANG - Angka kelahiran bayi normal di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Tangerang, Banten, cukup tinggi. Selama 2017, sedikitnya ada 1.600 bayi yang dilahirkan normal. Tingginya angka kelahiran bayi secara normal itu terhitung sejak Januari hingga Desember 2017. Hebatnya, semua biaya melahirkan tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, masyarakat Kota Tangerang tidak lagi terbebani biaya melahirkan tinggi. Hal ini secara langsung juga berakibat pada semakin turunnya angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, angka kematian ibu melahirkan dan bayinya pada tahun 2016 menapai 83 bayi dan turun hampir 50% pada 2017 menjadi 42 bayi. Begitu juga angka kematian ibu melahirkan tampak menurun.

Pada 2016 misalnya, sebanyak 19 pasien meninggal dunia, sementara 2017 hanya delapan pasien. Itu artinya, kematian ibu melahirkan menurun hingga 57,9%. Kondisi itu ternyata berdampak langsung pada perubahan layanan puskesmas. Pada 2016, jumlah puskesmas yang bisa melayani persalinan ibu melahirkan baru ada dua, yakni di Cipondoh dan Gembor di Priuk, sehingga akses masyarakat melahirkan masih sulit didapatkan. Namun, pada 2017, jumlah puskesmas yang bisa melayani persalinan ibu melahirkan bertambah menjadi 10 dan tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Alhasil, jumlahnya saat itu mencapai 12.

Meski masih terbilang sedikit, bahkan belum 50% dari total puskesmas yang ada, yakni berjumlah 36 puskesmas, jumlah itu cukup membawa dampak yang besar terhadap ibu dan anak. Tidak berhenti di sini, layanan kesehatan masyarakat di Kota Tangerang dengan puskesmas sebagai ujung tombaknya juga terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari perubahan dilakukan pemerintah kota di sarana kesehatan masyarakat.

Dari jumlah 36 puskesmas yang ada di Kota Tangerang dan tersebar di 13 kecamatan, saat ini empat di antaranya sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.

Padahal tahun sebelumnya puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap hanya satu unit. Sementara 15 puskesmas di antaranya saat ini sudah memiliki layanan Unit Gawat Darurat (UGD). Bahkan, dari 15 puskesmas yang memiliki UGD itu, 12 di antaranya sudah dilengkapi ruang persalinan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Televisianingsih mengatakan, untuk ibu hamil yang ingin menyiapkan persalinan di puskesmas akan ada pendampingan, baik dari kader maupun dokter puskesmas.

Syaratnya, tinggal datang ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan rutin minimal empat kali dengan membawa KTP. Jika dalam KTP pasien asli orang Tangerang, maka dia tidak akan dipungut biaya.

“Kami juga menjemput bola. Jadi, puskesmas akan mendatangi ibu hamil yang informasinya dari masyarakat, kader, pihak kelurahan, PKK, dan lainlain,” kata dr Visa, panggilan Televisianingsih, saat berbincang dengan KORAN SINDO.

Dia menjelaskan, pola pelayanan puskesmas adalah pendampingan. Karena itu, pasien akan dikontrol rutin mulai dari saat pemeriksaan atau kunjungan pertama, tiga bulan selanjutnya, dan seterusnya. “Kalau ada yang berisiko tinggi akan dilakukan pendampingan. Misal, umurnya sudah terlalu tua, terlalu muda, punya penyakit asma, diabetes, jarak kehamilan terlalu dekat, dan lainnya,” katanya.

Pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi ini sudah dipersiapkan. Salah satunya dilakukan Satgas Srikandi atau Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita yang anggotanya lebih 200 orang.

Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu takut dan ragu melakukan persalinan di puskesmas. Sebab layanan kesehatan di puskesmas tidak kalah dari swasta dan telah terakreditasi baik. Selain itu, puskesmas juga tidak kalah nyaman dari swasta. Ruangnya lebih luas dan sudah terakreditasi semua. Pada 2016, jumlah puskesmas yang melayani persalinan baru ada dua unit.

“Tetapi pada 2017, puskesmas yang melayani persalinan tambah lagi 10 unit sehingga totalnya ada 12 yang melayani. Sekarang pada 2018 tambah lagi tiga menjadi 15 unit,” ujarnya.

Terkait pelayanan Obstetri Neonatanal Emergensi Dasar atau Poned ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yansen) Dinkes Kota Tangerang Dini Anggraeni mengatakan pihaknya yang akan mengurus rujukan ibu hamil. “Kalau Poned itu, kami mengurusi rujukan. Misal, ada ibu hamil tidak bisa ditangani di puskesmas, maka kami rujuk. Kita ada dua aplikasi sistem rujukan, pertama Sijari Emas,” kata Dini.

Sijari Emas atau Sistem Jejaring Rujukan Expanding of Maternal and Neonatal Survival merupakan sistem dapat merujuk pasien ibu hamil maupun bayi usia 0-11 bulan yang tidak bisa ditangani. “Jadi, kalau Sijari Emas khusus untuk ibu hamil dan bayinya. Nanti kontaknya ke bidan. Bidan kita lebih dari 900 orang di Kota Tangerang. Jadi tidak hanya puskesmas, tapi bidan di luar puskesmas,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2017 ada 1.251 laporan khusus terkait ibu melahirkan dan 134 bayi yang mendapat rujukan karena kondisi darurat dan harus segera ditangani rumah sakit. “Kalau neonatal untuk umum di luar yang tadi. Jadi, hubungannya rujukan antarumah sakit atau puskesmas ke RS. Selain itu, kami juga punya sistem Si Bugar di Kota Tangerang,” katanya.

Dijelaskan dia, Si Bugar adalah layanan kesehatan, seperti mobil ambulans gratis, Aplikasi Simpati RS, Sisrute, Puskesmas UGD 24 Jam dan Persalinan, Ambulance Smart 119, dan pengaduan Laksa. (Hasan Kurniawan)