F-PPP Diinstruksikan Tolak Interpelasi Anies-Sandi karena Bikin Gaduh
F-PPP Diinstruksikan Tolak Interpelasi Anies-Sandi karena Bikin Gaduh
A
A
A
JAKARTA - DPW PPP DKI Jakarta menginstruksikan Fraksi-PPP di DPRD DKI untuk menolak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Interpelasi hanya akan nmembuat gaduh dan menyusahkan warga Jakarta.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis mengatakan, PPP menaruh perhatian serius terhadap laporan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Azis pun mengaku sudah menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI untuk mendalami laporan tersebut.
Selain itu, Azis juga menginstruksikan Fraksi PPP menolak interpelasi terhadap Gubernur dan Wagub DKI yang saat ini digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak suka pada kepemimpinan Anies-Sandi. "Interpelasi hanya membuat gaduh dan menyusahkan masyarakat Jakarta. Kami sudah minta Fraksi PPP DPRD DKI, segera menginisiasi rapat kerja dengan unit kerja terkait sesuai dengan tupoksi Komisi masing-masing," ungkap Abdul Azis dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Selasa (27/3/2018).
Azis mengatakan, keseluruhan proses tersebut, harus segera dilakukan dalam rentang waktu yang diberikan oleh Ombudsman. "Fraksi PPP harus mengonsolidasi pandangan yang sama dengan fraksi lain di DPRD DKI, untuk penyelesaiannya secara konstitusional bagi kepentingan masyarakat DKI Jakarta," kata dia.
Lebih lanjut Azis berpendapat, langkah tersebut adalah yang terbaik untuk dilakukan saat ini, dan menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta agar tidak menanggapi wacana interpelasi yang digulirkan beberapa pihak. "Wacana interpelasi hanya berpotensi menciptakan kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta," tegasnya.
Pimpinan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi, berjanji segera melaksanakan instruksi dari DPW PPP DKI Jakarta. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan fraksi lain di DPRD, untuk menggelar pertemuan dengan pihak ekaekutif, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, guna mencari penyelesaian yang baik dan tanpa ada kegaduhan terkait LHP Ombudmans. "Kami ingin situasi Ibu Kota ini tetap kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tidak terganggu," ucap Ichwan.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis mengatakan, PPP menaruh perhatian serius terhadap laporan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Azis pun mengaku sudah menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI untuk mendalami laporan tersebut.
Selain itu, Azis juga menginstruksikan Fraksi PPP menolak interpelasi terhadap Gubernur dan Wagub DKI yang saat ini digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak suka pada kepemimpinan Anies-Sandi. "Interpelasi hanya membuat gaduh dan menyusahkan masyarakat Jakarta. Kami sudah minta Fraksi PPP DPRD DKI, segera menginisiasi rapat kerja dengan unit kerja terkait sesuai dengan tupoksi Komisi masing-masing," ungkap Abdul Azis dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Selasa (27/3/2018).
Azis mengatakan, keseluruhan proses tersebut, harus segera dilakukan dalam rentang waktu yang diberikan oleh Ombudsman. "Fraksi PPP harus mengonsolidasi pandangan yang sama dengan fraksi lain di DPRD DKI, untuk penyelesaiannya secara konstitusional bagi kepentingan masyarakat DKI Jakarta," kata dia.
Lebih lanjut Azis berpendapat, langkah tersebut adalah yang terbaik untuk dilakukan saat ini, dan menginstruksikan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta agar tidak menanggapi wacana interpelasi yang digulirkan beberapa pihak. "Wacana interpelasi hanya berpotensi menciptakan kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta," tegasnya.
Pimpinan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi, berjanji segera melaksanakan instruksi dari DPW PPP DKI Jakarta. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan fraksi lain di DPRD, untuk menggelar pertemuan dengan pihak ekaekutif, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, guna mencari penyelesaian yang baik dan tanpa ada kegaduhan terkait LHP Ombudmans. "Kami ingin situasi Ibu Kota ini tetap kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tidak terganggu," ucap Ichwan.
(whb)
Explore More