Jelang Pilkada Kota Bekasi, Stakeholder Deklarasikan Anti Hoaks
Jelang Pilkada Kota Bekasi, Stakeholder Deklarasikan Anti Hoaks
A
A
A
BEKASI - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018, stakeholder di Bekasi mendeklarasikan Anti Informasi Hoaks dalam mewujudkan Pilkada yang bersih, berintegritas dan jauh dari praktek-praktek curang di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Dalam deklarasi tersebut yang diinisiasi oleh Lumen Corp tersebut dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin, Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo Nugroho, Pengamat Politik dan Kebijakan Daerah dari Universitas Indonesia Prof Hanif Nurcholis.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Abdul Manan, perwakilan dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), para Ketua dan pengurus Partai Politik di Kota Bekasi, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, tokoh masyarakat, agama, dan para insan pers nasional serta Bekasi.
Bahkan, di tengah diskusi berlangsung, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat dari koalisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi yang didukukung oleh Partai Perindo juga ikut hadir dan memberikan tanggapannya mengenai informasi Hoaks di hadapan para peserta.
Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Nugroho memaparkan, informasi Hoaks bisa merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak bisa difilter oleh masyarakat. Apalagi saat ini Kota Bekasi tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018.
"Selama ini informasi Hoaks kerap dijadikan dagangan untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik dari lawan politiknya," katanya. Apalagi, karena informasi yang bersifat negatif, kata dia, memiliki kecenderungan lebih disukai masyarakat dibandingkan informasi yang bersifat positif.
Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin berharap kepada masyarakat Bekasi khususnya yang sudah mempunyai hak pilih saat Pilkada Kota Bekasi mendatang, harus menjadi pemilih cerdas yang bisa menyaring mana berita yang benar dan yang salah.
"Tentunya harus menyuarakan hak pilihnya kepada pasangan pilihanya," katanya. Untuk itu, dalam deklarasi anti hoak dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 ini sangat didukung oleh KPU untuk menciptakan suasana kondusif jelang pemilihan kepala daerah.
Presiden Direktur Lumen Corp, Andreas Nandiwardana sangat mengapreasiasi kegitan seperti ini. Deklarasi itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa."Seluruh masyarakat harus berkomitmen dan berikrar untuk mengatakan tidak dengan yang namanya Hoaks," tambahnya.
Menurutnya, dengan adanya hoak tersebut dapat menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan menciptakan iklim yang tidak kondusif saat Pilkada nanti."Hal ini untuk tidak mengiring opini negatif kepada pasangan calon jelang Pilkada Kota Bekasi nanti. Kontribusi kita untuk mengsukseskan Pilkada," katanya.
Untuk mengikrarkan anti hoak, seluruh stekholder tersebut melakukan penandatanganan Deklarasi Anti Informasi Hoaks yang dilakukan oleh seluruh peserta diatas kain putih, sebagai bentuk penolakan berkembangnya informasi Hoaks jelang Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 mendatang.
Dalam deklarasi tersebut yang diinisiasi oleh Lumen Corp tersebut dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin, Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo Nugroho, Pengamat Politik dan Kebijakan Daerah dari Universitas Indonesia Prof Hanif Nurcholis.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Abdul Manan, perwakilan dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), para Ketua dan pengurus Partai Politik di Kota Bekasi, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, tokoh masyarakat, agama, dan para insan pers nasional serta Bekasi.
Bahkan, di tengah diskusi berlangsung, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat dari koalisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi yang didukukung oleh Partai Perindo juga ikut hadir dan memberikan tanggapannya mengenai informasi Hoaks di hadapan para peserta.
Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Nugroho memaparkan, informasi Hoaks bisa merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak bisa difilter oleh masyarakat. Apalagi saat ini Kota Bekasi tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018.
"Selama ini informasi Hoaks kerap dijadikan dagangan untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik dari lawan politiknya," katanya. Apalagi, karena informasi yang bersifat negatif, kata dia, memiliki kecenderungan lebih disukai masyarakat dibandingkan informasi yang bersifat positif.
Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin berharap kepada masyarakat Bekasi khususnya yang sudah mempunyai hak pilih saat Pilkada Kota Bekasi mendatang, harus menjadi pemilih cerdas yang bisa menyaring mana berita yang benar dan yang salah.
"Tentunya harus menyuarakan hak pilihnya kepada pasangan pilihanya," katanya. Untuk itu, dalam deklarasi anti hoak dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 ini sangat didukung oleh KPU untuk menciptakan suasana kondusif jelang pemilihan kepala daerah.
Presiden Direktur Lumen Corp, Andreas Nandiwardana sangat mengapreasiasi kegitan seperti ini. Deklarasi itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa."Seluruh masyarakat harus berkomitmen dan berikrar untuk mengatakan tidak dengan yang namanya Hoaks," tambahnya.
Menurutnya, dengan adanya hoak tersebut dapat menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan menciptakan iklim yang tidak kondusif saat Pilkada nanti."Hal ini untuk tidak mengiring opini negatif kepada pasangan calon jelang Pilkada Kota Bekasi nanti. Kontribusi kita untuk mengsukseskan Pilkada," katanya.
Untuk mengikrarkan anti hoak, seluruh stekholder tersebut melakukan penandatanganan Deklarasi Anti Informasi Hoaks yang dilakukan oleh seluruh peserta diatas kain putih, sebagai bentuk penolakan berkembangnya informasi Hoaks jelang Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 mendatang.
(ysw)
Explore More