Anies Minta Penjelasan Menteri PUPR soal Moratorium Proyek LRT
Anies Minta Penjelasan Menteri PUPR soal Moratorium Proyek LRT
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan menghentikan sementara (moratorium) seluruh pembangunan jalan melayang (elevated) di Tanah Air. Kebijakan ini merupakan buntut dari rentetan kecelakaan konstruksi di Jakarta. Kasus terbaru terjadi di proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Selasa (20/2/2018) dini hari.
Menanggapi kebijakan Kementerian PUPR tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek elevated yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini hanya untuk kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome.
Menurut Anies, proyek infrastruktur pendukung Asian Games tersebut harus tetap berjalan. Apalagi pengerjaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) yang tidak berhubungan dengan proyek pembangunan LRT Jabodebek milik Kementerian PUPR.
Untuk itu, Anies akan memastikan apakah moratorium tersebut berpengaruh terhadap proyek Pemprov DKI. "Saya akan telepon Pak Menteri (PUPR) untuk memastikannya. Apakah moratorium itu untuk proyek pemerintah pusat atau juga pemda, karena itu berbeda," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (20/2/2018). (Baca: Ini Rentetan Kecelakaan Kerja Proyek Infrastruktur di Jakarta)
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan, proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome sudah melebihi rata-rata unsur keamanan dan keselamatan kerja. Hal itu berdasarkan hasil laboratorium pasca jatuhnya box girder pembangunan LRT di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (22/1/2018) lalu.
Ia mencontohkan, mutu beton yang kebutuhannya hanya 42 MPA, setelah dites ternyata mencapai 46 MPA. Demikian juga dengan box girder, mutunya hampir mencapai 52 MPA, jauh lebih tinggi dari aturan. Demikian juga dengan baja dan alat pressing yang tidak ada masalah.
"Dokumentasi prosedur, kode membangun di ketinggian, surat izin, juga sudah memenuhi semua aturan. Bahkan ada foto briefing keamanan setiap kali pengerjaan," ungkap Satya yang kini berada di Jepang mendampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Satya berharap dengan hasil laboratorium pengecekan yang juga dikirimkan ke Kemen PUPR itu tidak membuat proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome dimoratorium. Sebab hal itu bisa mengakibatkan molornya pembangunan LRT sehingga tidak selesai sebelum Asian Games berlangsung pada 2018 Agustus mendatang.
"Kami saat ini terus berupaya menyelesaikan pengerjaan sebelum dioperasionalkan Juni mendatang. Saat ini saja mengalami kemunduran akibat hujan yang harus menghentikan pengerjaan agar peristiwa jatuhnya box girder tidak terulang kembali," pungkasnya.
Menanggapi kebijakan Kementerian PUPR tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek elevated yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini hanya untuk kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome.
Menurut Anies, proyek infrastruktur pendukung Asian Games tersebut harus tetap berjalan. Apalagi pengerjaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) yang tidak berhubungan dengan proyek pembangunan LRT Jabodebek milik Kementerian PUPR.
Untuk itu, Anies akan memastikan apakah moratorium tersebut berpengaruh terhadap proyek Pemprov DKI. "Saya akan telepon Pak Menteri (PUPR) untuk memastikannya. Apakah moratorium itu untuk proyek pemerintah pusat atau juga pemda, karena itu berbeda," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (20/2/2018). (Baca: Ini Rentetan Kecelakaan Kerja Proyek Infrastruktur di Jakarta)
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan, proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome sudah melebihi rata-rata unsur keamanan dan keselamatan kerja. Hal itu berdasarkan hasil laboratorium pasca jatuhnya box girder pembangunan LRT di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (22/1/2018) lalu.
Ia mencontohkan, mutu beton yang kebutuhannya hanya 42 MPA, setelah dites ternyata mencapai 46 MPA. Demikian juga dengan box girder, mutunya hampir mencapai 52 MPA, jauh lebih tinggi dari aturan. Demikian juga dengan baja dan alat pressing yang tidak ada masalah.
"Dokumentasi prosedur, kode membangun di ketinggian, surat izin, juga sudah memenuhi semua aturan. Bahkan ada foto briefing keamanan setiap kali pengerjaan," ungkap Satya yang kini berada di Jepang mendampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Satya berharap dengan hasil laboratorium pengecekan yang juga dikirimkan ke Kemen PUPR itu tidak membuat proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome dimoratorium. Sebab hal itu bisa mengakibatkan molornya pembangunan LRT sehingga tidak selesai sebelum Asian Games berlangsung pada 2018 Agustus mendatang.
"Kami saat ini terus berupaya menyelesaikan pengerjaan sebelum dioperasionalkan Juni mendatang. Saat ini saja mengalami kemunduran akibat hujan yang harus menghentikan pengerjaan agar peristiwa jatuhnya box girder tidak terulang kembali," pungkasnya.
(thm)
Explore More