Kementerian PUPR Minta Bupati Bogor Cepat Menata Kawasan Puncak
A
A
A
BOGOR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta Pemkab Bogor segera melakukan penanganan terkait kawasan Puncak, khususnya menyangkut PKL dan warga yang tinggal di daerah rawan longsor.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto usai melakukan rapat bersama Bupati Bogor, Nurhayanti di ruang rapat Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (9/2/2018).
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto, program pertama yakni menstabilkan lereng-lereng yang ada disana, kemudian karena banyaknya PKL dan lainnya yang tinggal di tempat rawan bencana.
Pihaknya juga meminta Pemkab bersama Kemen PUPR segera melakukan penanganan khusus di daerah atau tempat rawan bencana yang banyak dihuni warga.
"Kita akan menata secara keseluruhan dan momentum ini untuk menyatukan semuanya, jadi kami punya program penataan jalan dan Bupati Bogor mempunyai program rest area, maka akan disatukan," katanya. (Baca: Tertimbun Material Longsor, Polisi Tutup Jalur Puncak )
Jadi, kata Arie, pihaknya ingin Pemkab Bogor menata lebih baik dan aman kawasan Puncak. "Jadi bukannya mengusur namun menyatukan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan lebih bagus di kawasan puncak," katanya.
Pihaknya juga meminta Pemkab jangan hanya menata atasnya namun di bawahnya juga sehingga bila lalu lintas macet, kendaraan tidak menunggu di pinggir jalan namun di tempat parkir, jadi nantinya ada bus yang hanya melintas, bila lalu lintasnya mencair kendaraan lain pun bisa melintas.
"Sehingga di tempat parkir pedagang bisa berjualan disana, saya juga akan mendata pusat pusat kegiatan yang ada di kawasan puncak apa saja yang bisa kita tata," tambahnya.
Arie juga mengatakan pembangunan turap untuk pengamanan tanah, itu pun di integrasikan dengan pelebaran jalan kawasan puncak, jadi di data dulu mana saja daerah yang rawan dan sekarang Kemen-PUPR membangun bendungan besar Sukamahi dan Ciawi dan juga embung-embung.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor, Nurhayanti mengaku siap dan berjanji bersama dengan Pemerintah Pusat segera melakukan penataan kawasan puncak agar lebih baik lagi, khususnya dalam mengembalikan fungsinya sebagai kawasan tangkapan air.
"Jadi ini jadi pekerjaan rumah 10 hari kedepan kita yaitu program percepatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bogor mendukung," katanya.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto usai melakukan rapat bersama Bupati Bogor, Nurhayanti di ruang rapat Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (9/2/2018).
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto, program pertama yakni menstabilkan lereng-lereng yang ada disana, kemudian karena banyaknya PKL dan lainnya yang tinggal di tempat rawan bencana.
Pihaknya juga meminta Pemkab bersama Kemen PUPR segera melakukan penanganan khusus di daerah atau tempat rawan bencana yang banyak dihuni warga.
"Kita akan menata secara keseluruhan dan momentum ini untuk menyatukan semuanya, jadi kami punya program penataan jalan dan Bupati Bogor mempunyai program rest area, maka akan disatukan," katanya. (Baca: Tertimbun Material Longsor, Polisi Tutup Jalur Puncak )
Jadi, kata Arie, pihaknya ingin Pemkab Bogor menata lebih baik dan aman kawasan Puncak. "Jadi bukannya mengusur namun menyatukan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan lebih bagus di kawasan puncak," katanya.
Pihaknya juga meminta Pemkab jangan hanya menata atasnya namun di bawahnya juga sehingga bila lalu lintas macet, kendaraan tidak menunggu di pinggir jalan namun di tempat parkir, jadi nantinya ada bus yang hanya melintas, bila lalu lintasnya mencair kendaraan lain pun bisa melintas.
"Sehingga di tempat parkir pedagang bisa berjualan disana, saya juga akan mendata pusat pusat kegiatan yang ada di kawasan puncak apa saja yang bisa kita tata," tambahnya.
Arie juga mengatakan pembangunan turap untuk pengamanan tanah, itu pun di integrasikan dengan pelebaran jalan kawasan puncak, jadi di data dulu mana saja daerah yang rawan dan sekarang Kemen-PUPR membangun bendungan besar Sukamahi dan Ciawi dan juga embung-embung.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor, Nurhayanti mengaku siap dan berjanji bersama dengan Pemerintah Pusat segera melakukan penataan kawasan puncak agar lebih baik lagi, khususnya dalam mengembalikan fungsinya sebagai kawasan tangkapan air.
"Jadi ini jadi pekerjaan rumah 10 hari kedepan kita yaitu program percepatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bogor mendukung," katanya.
(ysw)