Kabupaten Bekasi Pilot Project Data Center Tier Tiga

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membangun pusat data terintegrasi (data center) yang akan menghubungkan seluruh data serta aplikasi di wilayahnya.

Di gedung data center ini, masyarakat dapat mengakses seluruh program pemerintah termasuk mengawasi pelaksanaannya. G edung data center yang dibangun sejak tahun lalu dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter di Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Rencananya gedung data center ini akan mulai dioperasikan pertengahan tahun ini. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Beny Saputra mengatakan, pembangunan pusat data merupakan bagian dari upaya menyajikan data utama yang terverifikasi.

Selama ini di instansi pemerintahan terdapat banyak data berbeda di antaranya data kependudukan, data kemiskinan, maupun data pendidikan. Melalui pusat data tersebut, kata dia, seluruh data terintegrasi sehingga tidak ada lagi data berbagai versi.

“Pembangunan pusat data ini dilakukan sebagai upaya membangun transparansi publik,” katanya. Menurut Beny, gedung data center ini dibangun untuk meningkatkan layanan koneksi jaringan lokal ke databaseyang akan diakses. Selaian itu, juga meningkatkan layanan koneksi internet di lingkungan pemerintah.

“Sejauh ini baru Kabupaten Bekasi yang memiliki gedung data center, apalagi sudah tier 3,” ungkapnya. Beny menjelaskan, data center ini adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan serverkomputer dan perangkat jaringan komputer terhubung ke jaringan Internet.

Pengertian data center dapat juga dipahami sebagai ruangan “pusat data”. Bahkan, ruangan data center tersebut sudah memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada serverdi data center bisa selalu mudah dan cepat diakses para pengguna.

Beny mengungkapkan, gedung data center ini nanti akan melayani koneksi meliputi jaringan e-KTP, sistem perencanaan Bappeda, Jaringan Simda Keuangan, Jaringan Simda Aset, layanan pengadaan secara elektronik, dan layanan e-puskesmas. Termasuk semua layanan aplikasi yang berada di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Saat ini, kata dia, gedung data center tersebut baru selesai dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak tahun lalu. Sementara untuk tahun ini, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD 2018 untuk kebutuhan sarana penunjang di gedung tersebut.

“Tahap pertama dianggarkan Rp15 miliar dan sisanya Rp35 miliar untuk semua kebutuhanya akan dianggarkan bertahap hingga 2019 mendatang. Dengan begitu, Agustus mendatang, gedung ini sudah bisa digunakan untuk menyimpan data,” ujarnya. Beny menambahkan, selain pusat data, pemerintah juga sedang menyusun aplikasi yang dapat memantau kinerja aparatur sipil negara bertajuk e-Kinerja.

Aplikasi ini akan mulai diberlakukan tahun ini. “Tahun ini sudah mulai siap dan digunakan,” katanya. Dia mengatakan, aplikasi tersebut nanti bakal menghitung tunjangan aparatur sipil negara berdasarkan kinerjanya.

Melalui e-Kinerja, tunjangan ASN tidak hanya dihitung dari kehadiran, tapi juga beban kerja yang ditunaikan. “Misalnya yang datang absen terus duduk-duduk saja, akan beda dengan yang bekerja,” ujarnya. Karena itu, mereka yang bekerja akan dihitung tunjangannya berdasarkan kinerja. Aplikasi ini diterapkan karena mulai 2018 ASN tidak lagi menerima tunjangan macam-macam. “Tunjangannya hanya satu bentuk, yaitu tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja itu hitung melalui aplikasi e-Kinerja ini,” ucapnya. e-Kinerja disusun setelah melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Dari hasil kunjungan, maka dibentuk aplikasi sesuai dengan kemampuan ASN di Pemkab Bekasi. “Aplikasi sudah jadi, tinggal penyempurnaannya,” katanya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti mengapresiasi pembangunan gedung data center tersebut. Menurutnya, dengan kehadiran gedung data center tersebut tidak akan membuat data pemerintah tercecer. “Jadi, data pemerintah bisa aman dan ini bukti transparansi,” katanya.

Selain itu, kata dia, keberadaan gedung data center ini bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di Jawa Barat hanya Pemerintah Kabupaten Bekasi yang punya gedung khusus data center ini. “Kami ingin ke depanya layanan data kami menjadi aman,” katanya. (Abdullah M Surjaya)