Dana Kemitraan dari DKI Batal, APBD Bekasi Defisit Rp400 Miliar

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kota Bekasi tahun 2018 senilai Rp5,6 triliun lebih mengalami defisit hingga Rp400 miliar. Artinya, nilai pendapatan lebih kecil dibanding nilai belanja.

”Saat ini APBD sedang dirasionalisasi untuk disesuaikan di anggaran perubahan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi pada Rabu (31/1/2018). Menurutnya, rasionalisasi sangat dibutuhkan agar anggaran tahun ini bisa disesuaikan.

Saat ini, nilai belanja langsung mencapai 55%, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 45%. Namun, salah satu penyebab anggaran daerah defisit karena perkiraan nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun lalu meleset dari hitungan sebelumnya.

Sebab, awalnya diperkirakan nilai Silpa mencapai Rp500 miliar, tapi faktanya hanya sekitar Rp280 miliar.”Penyerapan anggaran ternyata cukup bagus di akhir tahun, sehingga Silpa lebih sedikit dibanding perkiraan awal akan mencapai Rp400 miliar.

Koswara menjelaskan, pemerintah sedang merasionalisasi anggaran agar pada penetapan APBD Perubahan tak defisit. Salah satu yang dilakukan yaitu efisiensi belanja yang dianggap tidak mendesak seperti kegiatan pelatihan di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Sedangkan, belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat tetap jalan. Sehingga, langkah rasionalisasi dianggap paling tepat. Sebab, upaya lain yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp2,4 triliun dianggap cukup sulit dan sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kota Bekasi, Yudi Saptono menambahkan, penyebab lain anggaran defisit karena batalnya pemberian dana kemitraan oleh DKI Jakarta. Padahal, dana tersebut bisa menutup kebutuhan anggaran belanja langsung kegiatan infrastuktur.

”Tahun lalu sekitar Rp250 miliar,” katanya. Karena itu, dianggaran perubahan APBD Kota Bekasi diperkirakan menurun dibanding pada APBD murni. Hitungan awal dengan acuan defisit Rp400 miliar, maka nilai anggaran perubahan hanya Rp5,2 triliun.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Kota Bekasi, Karya Sukmajaya mengatakan, optimistis target pendapatan Rp2,4 triliun bisa tercapai sampai dengan akhir tahun. Bahkan, pihaknya meyakini beberapa sektor pendapatan melampaui target seperti PBB dan BPHTB.

”Dua sektor itu paling tinggi, karena PBB tahun ini ditargetkan memperoleh pendapatan sampai dengan Rp340 miliar lebih, sedangkan BPHTB ditargetkan sekitar Rp400 miliar,” katanya. Meski demikian, perolehan PAD dari dua sektor tersebut hingga kini terus digenjot.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ronni Hermawan mengatakan pemerintah tak perlu khawatir dengan anggaran yang defisit.”APBD sifatnya baru prediksi antara pendapatan dengan belanja, riilnya nanti di perubahan,” ungkapnya.

Apalagi, kata dia, tahun anggaran baru berjalan satu bulan. Pemerintah masih mempunyai waktu sedikitnya enam bulan untuk merubah anggaran. Misalnya untuk menutup defisit melakukan efisiensi anggaran dan menambah pendapatan.”Harus pentingkan yang prioritas,” tegasnya.