Delapan Kasus Difteri di Kabupaten Bekasi Tidak Terbukti
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan delapan kasus difteri yang menyerang warganya beberapa waktu lalu tidak terbukti. Setelah diperiksa lebih lanjut, penemuan kasus tersebut dinyatakan negatif.
”Sebelumnya ditemukan delapan kasus, tapi itu suspect atau baru diduga terjangkit. Setelah diperiksa lebih lanjut, tidak ada atau negatif. Jadi di wilayah kami bebas difteri,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti pada Selasa, 9 Januari 2018 kemarin.
Menurut Sri, ditemukannya delapan kasus difteri di Kabupaten Bekasi ini didapat berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat. Selain Kabupaten Bekasi, sebanyak 23 kasus difteri ditemukan juga di Kota Bekasi. Jumlah tersebut melengkapi kasus difteri di Jabar menjadi 224 kasus dari 23 kabupaten/kota.
Bahkan, sebanyak 15 orang yang berada di wilayah Jawa Barat dinyatakan meninggal dunia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Dinkes Kabupaten Bekasi langsung melakukan penelurusan. Hasilnya, delapan orang yang terindikasi tersebut hanya menyerupai difteri.
Berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis setempat, pasien suspect difteri ini mengeluhkan sakit pada tenggorokan kemudian terjadi pembengkakan pada kelenjar leher.”Setelah dilakukan pemeriksaan, tim dokter menyatakan itu bukan difteri,” ujarnya.
Eni menjelaskan, delapan pasien suspect difteri tersebut, masih berusia sekolah yakni berusia 7-15 tahun. Meski delapan kasus dinyatakan negatif, Enny memastikan program pencegahan difteri berlanjut melalui imunisasi.( Baca: Puluhan Puskesmas di Bekasi Berikan Layanan Gratis Vaksin Difteri )
Hingga Juli 2018, imunsasi terus dilakukan baik melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun jemput ke sekolah.Eni mengaku, pemerintah setempat telah melakukan imunisasi sejak akhir tahun lalu dengan targetan sebanyak 1.100.446 orang tervaksinasi. Sedang, hingga Januari ini baru sekitar 600.000 orang dengan targetan imunisasi kepada warga hingga Juli mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti menegaskan, walaupun tidak ditemukan adanya warga yang terkena difteri. Namun, pengawasan dan imunisasi harus terus dilakukan pemerintah. ”Antisipasi pencegahan harus dilakukan secara dini oleh pemerintah,” tegasnya.
”Sebelumnya ditemukan delapan kasus, tapi itu suspect atau baru diduga terjangkit. Setelah diperiksa lebih lanjut, tidak ada atau negatif. Jadi di wilayah kami bebas difteri,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti pada Selasa, 9 Januari 2018 kemarin.
Menurut Sri, ditemukannya delapan kasus difteri di Kabupaten Bekasi ini didapat berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat. Selain Kabupaten Bekasi, sebanyak 23 kasus difteri ditemukan juga di Kota Bekasi. Jumlah tersebut melengkapi kasus difteri di Jabar menjadi 224 kasus dari 23 kabupaten/kota.
Bahkan, sebanyak 15 orang yang berada di wilayah Jawa Barat dinyatakan meninggal dunia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Dinkes Kabupaten Bekasi langsung melakukan penelurusan. Hasilnya, delapan orang yang terindikasi tersebut hanya menyerupai difteri.
Berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis setempat, pasien suspect difteri ini mengeluhkan sakit pada tenggorokan kemudian terjadi pembengkakan pada kelenjar leher.”Setelah dilakukan pemeriksaan, tim dokter menyatakan itu bukan difteri,” ujarnya.
Eni menjelaskan, delapan pasien suspect difteri tersebut, masih berusia sekolah yakni berusia 7-15 tahun. Meski delapan kasus dinyatakan negatif, Enny memastikan program pencegahan difteri berlanjut melalui imunisasi.( Baca: Puluhan Puskesmas di Bekasi Berikan Layanan Gratis Vaksin Difteri )
Hingga Juli 2018, imunsasi terus dilakukan baik melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun jemput ke sekolah.Eni mengaku, pemerintah setempat telah melakukan imunisasi sejak akhir tahun lalu dengan targetan sebanyak 1.100.446 orang tervaksinasi. Sedang, hingga Januari ini baru sekitar 600.000 orang dengan targetan imunisasi kepada warga hingga Juli mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti menegaskan, walaupun tidak ditemukan adanya warga yang terkena difteri. Namun, pengawasan dan imunisasi harus terus dilakukan pemerintah. ”Antisipasi pencegahan harus dilakukan secara dini oleh pemerintah,” tegasnya.
(whb)