Maju Pilkada Bekasi, Mochtar Ingin Wujudkan Trisakti Bung Karno
A
A
A
BEKASI - Meski Pilkada Kota Bekasi baru akan berlangsung enam bulan ke depan, sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Bekasi telah menyiapkan strategi. Salah satunya calon tunggal dari PDI Perjuangan Kota Bekasi, Mochtar Mohamad yang siap mewujudkan Trisakti Bung Karno dengan memprioritaskan bidang ekonomi APBD 20%.
Mochtar mengatakan, jika terplilih menjadi Wali Kota dirinya ingin membangun kemandirian ekonomi keluarga masyarakat Kota Bekasi. Nantinya, setiap warga Kota Bekasi akan mendapat bantuan modal untuk mendirikan usaha dari Pemkot Bekasi.
Modal dari Pemkot tersebut akan dikelola oleh bank yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Bekasi serta koperasi. Melalui bank dan koperasi itulah, uang tersebut disalurkan.
Program tersebut bukanlah program bagi-bagi uang secara cuma-cuma. Sebab, uang yang didapat warga bentuknya merupakan kredit atau pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.
"Rakyat kita beri modal untuk usaha. Modal itu berupa kredit, uangnya dari APBD yang dikelola oleh bank dan koperasi," kata Mochtar kepada wartawan di Bekasi, Selasa (5/12/2017).
Mochtar menuturkan, para calon penerima modal akan mendapat bimbingan langsung oleh bank maupun koperasi. Untuk menyokong program itu, sebanyak 20% APBD Kota Bekasi akan diarahkan untuk program kemandirian ekonomi yang dimaksud. Dan untuk menjamin keamanan program tersebut, maka anggaran akan diasuransikan.
Bila program ini berjalan, Mochtar berharap, masyarakat Kota Bekasi nantinya bisa memiliki kemandirian ekonomi dan menjadi sejahtera seperti yang dicita-citakan Bung Karno.
"Bung Karno ingin rakyat bisa beli beras, bisa beli baju, bisa punya rumah. Ingin rakyat sejahtera. Itulah cita-cita kemerdekaan. Sangat sederhana, kesejahteraan rakyat. Dari situ baru kita akan mencapai keadilan sosial," ujarnya.
Mochtar menambahkan, keinginannya membangun ekonomi warga Bekasi karena perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab negara.
"Negara mesti tahu kalau rakyatnya tidak punya uang, rakyatnya tidak bisa beli beras," kata dia.
Progam kemandirian ekonomi juga sekaligus merupakan perisai untuk masuknya dampak ekonomi kapitalisme."Program ini diprioritaskan untuk rumah tangga kurang mampu," tuturnya.
Selain program pemberdayaan ekonomi, Mochtar akan menitikberatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu fokusnya saat memimpin kelak.
"Kita kan mencanangkan program wajib belajar 16 tahun dengan membiayai warga Kota Bekasi kuliah di perguruan tinggi," ucapnya.
Caranya, lanjut Mochtar, dengan menggandeng perguruan tinggi di Bekasi. Satu perguruan tinggi menerima lima ratus mahasiswa. Mereka kuliah gratis dengan beasiswa Pemkot Bekasi khususnya bagi anak kurang mampu.
"Kita mau SDM berkualitas, makanya saya ingin anak-anak Bekasi bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah," ujarnya.
Di sektor kesehatan, Mochtar ingin nantinya Pemkoto Bekasi bisa mengcover iuran program BPJS yang menjadi kebijakan nasional.
"Kita bayari iuran BPJS warga. Tahun pertama untuk kelas tiga, tahun berikutnya naik menjadi kelas dua, sampai pada kelas satu. Jadi kita perkuat kebijakan nasional. Bukan perbanyak kartu-kartu yang tidak jelas," terang Mochtar.
Untuk kebijakan lain, seperti infrastruktur, Mochtar akan melimpahkan kewenangan tersebut kepada swasta sebagai pihak yang berkepentingan dengan Kota Bekasi.
"Contoh waktu saya jadi Wali Kota Bekasi, kita bangun Flyover Sumarecon pakai uang mereka. Kemudian jalan Ahmad Yani kita minta pusat untuk membangun karena itu jalan negara," ucapnya.
Mochtar mengatakan, jika terplilih menjadi Wali Kota dirinya ingin membangun kemandirian ekonomi keluarga masyarakat Kota Bekasi. Nantinya, setiap warga Kota Bekasi akan mendapat bantuan modal untuk mendirikan usaha dari Pemkot Bekasi.
Modal dari Pemkot tersebut akan dikelola oleh bank yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Bekasi serta koperasi. Melalui bank dan koperasi itulah, uang tersebut disalurkan.
Program tersebut bukanlah program bagi-bagi uang secara cuma-cuma. Sebab, uang yang didapat warga bentuknya merupakan kredit atau pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.
"Rakyat kita beri modal untuk usaha. Modal itu berupa kredit, uangnya dari APBD yang dikelola oleh bank dan koperasi," kata Mochtar kepada wartawan di Bekasi, Selasa (5/12/2017).
Mochtar menuturkan, para calon penerima modal akan mendapat bimbingan langsung oleh bank maupun koperasi. Untuk menyokong program itu, sebanyak 20% APBD Kota Bekasi akan diarahkan untuk program kemandirian ekonomi yang dimaksud. Dan untuk menjamin keamanan program tersebut, maka anggaran akan diasuransikan.
Bila program ini berjalan, Mochtar berharap, masyarakat Kota Bekasi nantinya bisa memiliki kemandirian ekonomi dan menjadi sejahtera seperti yang dicita-citakan Bung Karno.
"Bung Karno ingin rakyat bisa beli beras, bisa beli baju, bisa punya rumah. Ingin rakyat sejahtera. Itulah cita-cita kemerdekaan. Sangat sederhana, kesejahteraan rakyat. Dari situ baru kita akan mencapai keadilan sosial," ujarnya.
Mochtar menambahkan, keinginannya membangun ekonomi warga Bekasi karena perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab negara.
"Negara mesti tahu kalau rakyatnya tidak punya uang, rakyatnya tidak bisa beli beras," kata dia.
Progam kemandirian ekonomi juga sekaligus merupakan perisai untuk masuknya dampak ekonomi kapitalisme."Program ini diprioritaskan untuk rumah tangga kurang mampu," tuturnya.
Selain program pemberdayaan ekonomi, Mochtar akan menitikberatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu fokusnya saat memimpin kelak.
"Kita kan mencanangkan program wajib belajar 16 tahun dengan membiayai warga Kota Bekasi kuliah di perguruan tinggi," ucapnya.
Caranya, lanjut Mochtar, dengan menggandeng perguruan tinggi di Bekasi. Satu perguruan tinggi menerima lima ratus mahasiswa. Mereka kuliah gratis dengan beasiswa Pemkot Bekasi khususnya bagi anak kurang mampu.
"Kita mau SDM berkualitas, makanya saya ingin anak-anak Bekasi bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah," ujarnya.
Di sektor kesehatan, Mochtar ingin nantinya Pemkoto Bekasi bisa mengcover iuran program BPJS yang menjadi kebijakan nasional.
"Kita bayari iuran BPJS warga. Tahun pertama untuk kelas tiga, tahun berikutnya naik menjadi kelas dua, sampai pada kelas satu. Jadi kita perkuat kebijakan nasional. Bukan perbanyak kartu-kartu yang tidak jelas," terang Mochtar.
Untuk kebijakan lain, seperti infrastruktur, Mochtar akan melimpahkan kewenangan tersebut kepada swasta sebagai pihak yang berkepentingan dengan Kota Bekasi.
"Contoh waktu saya jadi Wali Kota Bekasi, kita bangun Flyover Sumarecon pakai uang mereka. Kemudian jalan Ahmad Yani kita minta pusat untuk membangun karena itu jalan negara," ucapnya.
(mhd)