Pabrik Kembang Api Meledak, Komisi IX DPR Anggap Pemerintah Lalai
Pabrik Kembang Api Meledak, Komisi IX DPR Anggap Pemerintah Lalai
A
A
A
JAKARTA - DPR menganggap pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi insiden ledakan pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten, yang menimbulkan korban jiwa. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi saat mengunjungi keluarga korban ledakan itu di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, KBB, Rabu 1 November 2017 sore.
Dede menilai, jika pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pemeriksaan maka insiden ledakan itu bisa dihindari. Dirinya pun banyak mendapat laporan jika pengawas yang datang ke perusahaan seringkali hanya datang ke manajemen perusahaan tapi tidak melakukan pemeriksaan secara detail ke lapangan.
"Saya melihat pemerintah telah lalai karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal sehingga banyak temuan-temuan yang tidak sesuai data awal," terangnya.
Untuk itu, dirinya meminta, agar pengawasan ini dilakukan secara berkala bahkan per enam bulan. Walaupun diakuinya saat ini jumlah personel pengawas masih minim karena baru ada sebanyak 1.193 petugas yang harus mengawasi lebih 280.000 pabrik di seluruh Indonesia.
Adanya insiden ini, pihaknya menganalisis beberapa kesimpulan bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh soal pabrik dengan bahan baku berbahaya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada jumlah dan kinerja pengawas industri yang ada. Termasuk juga hak-hak korban dan jaminan BPJS yang diberikan kepada para pekerja.
"Dari 13 warga Cililin yang menjadi korban, enam orang meninggal dan hanya dua yang peserta BPJS. Ini juga harus jadi perhatian karena belum semua perusahaan mendaftarkan kepesertaan pekerjanya," kata dia.
Seperti diketahui meledaknya gudang petasan di Kosambi, Tangerang, mengakibatkan enam warga Cililin tewas. Mereka adalah Naya Sunarya (28), Ade Rosita (20), Gunawan (17), Oleh (25), dan Ega (24), warga Kampung Cisitu RW 09, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, KBB. Sementara seorang lagi Iyus Hermawan, (25), Kampung Lembang RT01/19, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, KBB.
Dede menilai, jika pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pemeriksaan maka insiden ledakan itu bisa dihindari. Dirinya pun banyak mendapat laporan jika pengawas yang datang ke perusahaan seringkali hanya datang ke manajemen perusahaan tapi tidak melakukan pemeriksaan secara detail ke lapangan.
"Saya melihat pemerintah telah lalai karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal sehingga banyak temuan-temuan yang tidak sesuai data awal," terangnya.
Untuk itu, dirinya meminta, agar pengawasan ini dilakukan secara berkala bahkan per enam bulan. Walaupun diakuinya saat ini jumlah personel pengawas masih minim karena baru ada sebanyak 1.193 petugas yang harus mengawasi lebih 280.000 pabrik di seluruh Indonesia.
Adanya insiden ini, pihaknya menganalisis beberapa kesimpulan bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh soal pabrik dengan bahan baku berbahaya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada jumlah dan kinerja pengawas industri yang ada. Termasuk juga hak-hak korban dan jaminan BPJS yang diberikan kepada para pekerja.
"Dari 13 warga Cililin yang menjadi korban, enam orang meninggal dan hanya dua yang peserta BPJS. Ini juga harus jadi perhatian karena belum semua perusahaan mendaftarkan kepesertaan pekerjanya," kata dia.
Seperti diketahui meledaknya gudang petasan di Kosambi, Tangerang, mengakibatkan enam warga Cililin tewas. Mereka adalah Naya Sunarya (28), Ade Rosita (20), Gunawan (17), Oleh (25), dan Ega (24), warga Kampung Cisitu RW 09, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, KBB. Sementara seorang lagi Iyus Hermawan, (25), Kampung Lembang RT01/19, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, KBB.
(mhd)
Explore More