Di Hadapan Mahasiswa Bekasi, Mochtar Mohamad Minta Trisakti Bung Karno Dibumikan
A
A
A
BEKASI - Konsep Trisakti Bung Karno diyakini dapat menghindari Indonesia dari ancaman global seperti krisi ekonomi bila dapat diterapkan dengan baik. Hal ini diutarakan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dalam simposium kebangsaan yang digelar di STIE Tribuana, Kota Bekasi.
Mochtar Mohamad mengatakan, Trisakti Bung Karno Berdikari di bidang ekonomi ialah mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga harus menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kemandirian ekonomi keluarga harus lebih konkrit dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi lebih parah dari sebelumnya
Menurut Mochtar, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran minimal 20% dari total APBN dan APBD untuk dikucurkan ke masyarakat dna disalurkan melaui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp25 juta tanpa jaminan dan membantu jaminan asuransi KUR. "Perbankan pemerintah dan nasional juga harus memberikan 50 % kredit untuk di alokasikan kepada KUR Rp25 juta tanpa jaminan," kata Mochtar, Jumat (27 Oktober 2017)
Mochtar melanjutkan, pemerintah daerah juga harus mendorong dibentuknya koperasi lingkungan RW untuk mengakomodasi masyarakat baik dalam simpan pinjam, penataan pemasaran dan hal lainnya. Dia menuturkan, perlu kesadaran nasional untuk membangun ekonomi keluarga, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemilik modal serta stakeholder lainnya.
Mochtar mengungkapkan, jika kemandirian ekonomi keluarga terwujud maka dengan sendirinya pajak tidak akan menjadi beban masyarakat. Tak itu saja, subsidi pemerintah di beberapa sektor bisa dicabut asal kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud.
"Kemandirian ekonomi keluarga punya kontribusi besar memperkuat struktur ekonomi nasional dan negara terlindungi dari politik kapitalis dunia. Ancaman global bisa dihindari dari konsep Trisakti Bung Karno dan sudah saatnya dibumikan di persada Nusantara," pungkasnya.
Mochtar Mohamad mengatakan, Trisakti Bung Karno Berdikari di bidang ekonomi ialah mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga harus menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kemandirian ekonomi keluarga harus lebih konkrit dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi lebih parah dari sebelumnya
Menurut Mochtar, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran minimal 20% dari total APBN dan APBD untuk dikucurkan ke masyarakat dna disalurkan melaui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp25 juta tanpa jaminan dan membantu jaminan asuransi KUR. "Perbankan pemerintah dan nasional juga harus memberikan 50 % kredit untuk di alokasikan kepada KUR Rp25 juta tanpa jaminan," kata Mochtar, Jumat (27 Oktober 2017)
Mochtar melanjutkan, pemerintah daerah juga harus mendorong dibentuknya koperasi lingkungan RW untuk mengakomodasi masyarakat baik dalam simpan pinjam, penataan pemasaran dan hal lainnya. Dia menuturkan, perlu kesadaran nasional untuk membangun ekonomi keluarga, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemilik modal serta stakeholder lainnya.
Mochtar mengungkapkan, jika kemandirian ekonomi keluarga terwujud maka dengan sendirinya pajak tidak akan menjadi beban masyarakat. Tak itu saja, subsidi pemerintah di beberapa sektor bisa dicabut asal kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud.
"Kemandirian ekonomi keluarga punya kontribusi besar memperkuat struktur ekonomi nasional dan negara terlindungi dari politik kapitalis dunia. Ancaman global bisa dihindari dari konsep Trisakti Bung Karno dan sudah saatnya dibumikan di persada Nusantara," pungkasnya.
(whb)