Tugas Pertama, Gubernur Baru Harus Bikin Kebijakan Populis

JAKARTA - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Senin (16/10/2017) ini. Sejumlah permasalahan di Jakarta harus diselesaikan mereka melalui kebijakan populis.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Trubus Rahardiansyah, mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru harus terlebih dahulu mempersatukan warga yang terpecah belah akibat pilkada beberapa waktu lalu. Caranya, dengan membuat kebijakan populis.

Dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepentingan masyarakat, permasalahan di Jakarta dan program-program yang dijanjikan saat berkampanye, akan dapat diwujudkan. "Kebijakan populis, mempersatukan kepentingan masyarakat harus dilakukan Anies-Sandi supaya programnya jalan," ujar Trubus saat dihubungi KORAN SINDO, Minggu (15/10/2017.

Menurut Trubus, untuk terus mendapatkan kebijakan populis, Anies-Sandi harus terus mencari permasalahan dengan terjun langsung ke lapisan bawah masyarakat, seperti apa yang dilakukan Presiden RI ke 2 Soeharto pada era tahun 1980 an. Dimana, Soeharto saat itu sampai menginap di rumah warga meski media saat itu tidak seperti saat ini.

Apabila hanya berkoar-koar di Balai Kota DKI Jakarta, lanjut Trubus, rantai komando antara elite dan lapisan masyarakat paling bawah akan terputus. Akibatnya, program pun tak berjalan dan hanya berbentuk sebuah pencitraan seperti yang terjadi selama ini. "Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di balaikota, sulit," ungkapnya.

Selain itu, Trubus juga menyarankan agar Anies-Sandi dapat membangun susasan kondusif di jajaranya dan DPRD, mengingat fraksi pendukung Anies-Sandi di DPRD hanya dua partai. Hal ini akan teruji dalam kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik bersamaan penyusunan anggaran.

Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD itu harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksanakan. Misalnya saja DP rumah 0% yang tentunya apabila dimasukan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 megakibatkan kegiatan lain tersingkirkan.

"DP rumah 0% tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja," tandasnya. (Baca:Tugas Berat Anies-Sandi Wujudkan Janji DP Rumah 0%)

Hal senada disampaikan oleh pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah ‘move on’ pasca Pilkada beberapa waktu lalu.

Dia pun berharap pada Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar, program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi. "Dengan gayanya Pak Anies yang santun, mungkin bisa menjalin hubungan lebih erat. Tapi ingat santun harus tagas jangan justru malah terbawa," ucapnya.

Tak kalah pentingnya, kata Yayat, Anies-Sandi harus menyelesaikan permasalahan reklamasi dengan segera. Sebab, Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang tetap terlebih dahulu jika ingin tetap menghentikan proyek reklamasi.

"Reklamasi dibiayai oleh swasta, mereka sudah mengeluarkan biaya, bisa dihentikan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Kawasan Pantura Jakarta. Sehingga, ketika menolak bukan secara pribadi tapi melalui cara ‘win win solution'," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, optimistis terobosan atau kebijakan yang diambil Anies-Sandi pasca dilantik adalah kebijakan populis. Sebab, kata dia, 23 janji yang diterjemahkan dalam 167 program dengan 527 kegiatan diambil Anies-Sandi melalui proses interaksi langsung kepada masyarakat.

Politisi PKS itupun menyatakan siap mengawal janji-janji Anies-Sandi apabila menyimpang dari kebijakannya. "Dengan visi-misi maju kotanya, bahagia warganya, saya yakin Anies-Sandi dapat menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak," tandasnya.

Sementara itu, Sandiaga Uno melihat bahwa semua program atau kebijakan ke depan harus berbasis data. Ia mengklaim dari data yang dimilikinya, 97% warga Jakarta siap menerima dan percaya diri terhadap kepemimpinan baru yang akan bertugas mulai hari ini.

"Ini merupakan modal buat kami dengan percaya diri, karena masyarakatnya juga sudah percaya diri dan melekat secara fundamental. Mereka menunggu realisasi program kami dan ini membuat kami semakin yakin," pungkasnya.