Soal TPST Bantar Gebang, DKI Akui Ada Janji yang Belum Dilakukan

BEKASI - DPRD Kota Bekasi menilai pengelolaan sampah milik warga Jakarta yang berada di TPST Bantar Gebang menurun kualitasnya sejak dilakukan langsung oleh Pemprov DKI. Dinas Lingkungan Hidup DKI sendiri mengakui ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan terkait masalah tersebut.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim mengakui, masih ada beberapa poin dari 15 poin yang dijanjikan DKI belum terlaksana untuk warga sekitar TPST Bantar Gebang. Namun, seluruh poin yang diusulkan itu akan rampung secepatnya.

”Memang betul apa yang disampaikan masyarakat ini apa adanya,” kata Ali di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Kamis (21/9/2017).

Menurut Ali, lambatnya beberapa poin yang terlaksana itu karena masih dalam proses lelang dalam tahun 2017 ini, jadi sementara ada keterlambatan. Misalnya, pengadaan cover soil (penutup tanah), geomembran dan perbaikan instalasi pengolah air sampah (IPAS).

”Dalam penganggaran harus ada proses lelang, ini butuh waktu jadi kami masih berharap di tahun ini bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.

Kepala UPTD TPST Bantar Gebang, Asep Kuswanto menambahkan, pengolahan dengan metode sanitary landfill masih terkendala dengan tanah uruk, sebab sampai saat ini masih dalam proses lelang. Oleh sebab itu, sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang kini hanya ditumpuk.

”Bukan sembarang ditumpuk, tapi kami control juga supaya tidak longsor,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah membeli geomembran untuk menutup tumpukan sampah. Geomembran berfungsi untuk memaksimalkan penyedotan gas metana bagi tenaga listrik.

Bahkan, kata dia, Geomembran juga menutup agar sampah tidak terkena hujan, sebab sampah semakin menggunung karena isinya air dan gas, jadi ketika ditutup geomembran tumpukan akan menyusut. Sementara IPAS hanya satu yang aktif dari tiga yang ada.