Kerja Sama TransJakarta-KWK Diperpanjang, Anggarannya dari Mana?
Kerja Sama TransJakarta-KWK Diperpanjang, Anggarannya dari Mana?
A
A
A
JAKARTA - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengapresiasi perpanjangan uji coba integrasi angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dengan bus TransJakarta selama tiga bulan ke depan. Namun Shafruhan meminta PT Transportasi Jakarta membeberkan sumber pembiayaan kerja sama tersebut.
Menurut dia, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerja sama tidak mungkin dapat dijalankan dalam waktu dekat. Sebab, jika menggunakan anggaran daerah KWK harus terlebih dahulu mendaftarkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebelum berintegrasi dengan TransJakarta. Proses tersebut umumnya memakan waktu sekitar satu tahun seperti yang pernah dialami Kopaja. Nantinya harga rupiah per kilometer dan kebutuhan KWK akan terpampang di e-Katalog.
"Apakah PT Transportasi Jakarta memiliki sumber dana lain, bukankah selama ini sebagai perusahaan daerah PT Transportasi Jakarta terus mendapat subsidi dan penyertaan modal yang tiap tahun bertambah lantaran tidak produktif mencari profit," kata Shafruhan Sinungan saat dihubungi, Jumat (7/7/2017).
Menurut Shafruhan, selain belum jelasnya sumber pendanaan yang dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara, kerja sama tersebut juga belum jelas sasaranya. Sebab, dalam ketentuan operasional teknis, TransJakarta harus selalu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. (Baca: Pelanggan Tembus 20.837, Integrasi KWK-TransJakarta Diperpanjang Tiga Bulan)
Dari sekitar 14.000 angkot, sebut Shafruhan, hampir seluruhnya harus mengikuti revitalisasi angkutan umum untuk mencapai SPM. "Apakah kendaraan KWK yang disewa oleh PT Transportasi Jakarta sudah memenuhi unsur SPM dari sisi armadanya? Atau ada unsur politis lainnya yg dilakukan Dirut PT Transportasi Jakarta," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, juga meminta PT Transportasi Jakarta terbuka terkait perpanjangan kerja sama tersebut. Apabila memang sudah memiliki keuntungan, DPRD akan mengevaluasi pemberian modal kepada PT Transportasi Jakarta yang meningkat setiap tahun.
Dia menyebutkan, subsidi berupa dana Public Service Obligation (PSO) yang diberikan untuk TransJakarta melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp2,8 triliun pada 2017 tidak mencakup penumpang angkutan KWK. Saat pengajuan, subsidi tersebut digunakan untuk penumpang yang disesuaikan dengan jumlah bus operasional. Rencananya PSO sebesar Rp2,8 triliun itu mencakup 3.406 bus.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Yuke Yurike, sependapat dengan Taufik. Dia juga belum mengetahui darimana pendanaan kerja sama antara PT Transportasi Jakarta dengan KWK. Dia lebih menekankan pentinnya kerja sama yang mengedepankan SPM.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yasnyah menyebutkan, anggaran perpanjangan uji coba integrasi KWK dan TransJakarta bersumber dari keuntungan PT Transportasi Jakarta. Namun, soal pengelolaan bus apakah memiliki keuntungan atau tidak, Andri mengaku tidak mengetahui.
bima setiyadi
Menurut dia, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerja sama tidak mungkin dapat dijalankan dalam waktu dekat. Sebab, jika menggunakan anggaran daerah KWK harus terlebih dahulu mendaftarkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebelum berintegrasi dengan TransJakarta. Proses tersebut umumnya memakan waktu sekitar satu tahun seperti yang pernah dialami Kopaja. Nantinya harga rupiah per kilometer dan kebutuhan KWK akan terpampang di e-Katalog.
"Apakah PT Transportasi Jakarta memiliki sumber dana lain, bukankah selama ini sebagai perusahaan daerah PT Transportasi Jakarta terus mendapat subsidi dan penyertaan modal yang tiap tahun bertambah lantaran tidak produktif mencari profit," kata Shafruhan Sinungan saat dihubungi, Jumat (7/7/2017).
Menurut Shafruhan, selain belum jelasnya sumber pendanaan yang dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara, kerja sama tersebut juga belum jelas sasaranya. Sebab, dalam ketentuan operasional teknis, TransJakarta harus selalu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. (Baca: Pelanggan Tembus 20.837, Integrasi KWK-TransJakarta Diperpanjang Tiga Bulan)
Dari sekitar 14.000 angkot, sebut Shafruhan, hampir seluruhnya harus mengikuti revitalisasi angkutan umum untuk mencapai SPM. "Apakah kendaraan KWK yang disewa oleh PT Transportasi Jakarta sudah memenuhi unsur SPM dari sisi armadanya? Atau ada unsur politis lainnya yg dilakukan Dirut PT Transportasi Jakarta," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, juga meminta PT Transportasi Jakarta terbuka terkait perpanjangan kerja sama tersebut. Apabila memang sudah memiliki keuntungan, DPRD akan mengevaluasi pemberian modal kepada PT Transportasi Jakarta yang meningkat setiap tahun.
Dia menyebutkan, subsidi berupa dana Public Service Obligation (PSO) yang diberikan untuk TransJakarta melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp2,8 triliun pada 2017 tidak mencakup penumpang angkutan KWK. Saat pengajuan, subsidi tersebut digunakan untuk penumpang yang disesuaikan dengan jumlah bus operasional. Rencananya PSO sebesar Rp2,8 triliun itu mencakup 3.406 bus.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Yuke Yurike, sependapat dengan Taufik. Dia juga belum mengetahui darimana pendanaan kerja sama antara PT Transportasi Jakarta dengan KWK. Dia lebih menekankan pentinnya kerja sama yang mengedepankan SPM.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yasnyah menyebutkan, anggaran perpanjangan uji coba integrasi KWK dan TransJakarta bersumber dari keuntungan PT Transportasi Jakarta. Namun, soal pengelolaan bus apakah memiliki keuntungan atau tidak, Andri mengaku tidak mengetahui.
bima setiyadi
(thm)
Explore More