DPRD DKI Jakarta Setujui Permintaan Tambahan Anggaran MRT

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan menyetujui permintaan PT Mass Rapid Transit (MRT) perihal penambahan dana sebesar Rp2,56 triliun pada fase I (Bundaran HI-Lebak Bulus). Penambahan dana di penghujung pengerjaan dinilai dampak dari buruknya perencanaan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, permintaan dana PT MRT Jakarta sebesar Rp25 triliun pada rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Senin 15 Mei 2017 cenderung disetujui. Sebab, kata dia, permintaan dana tersebut sesuai dengan rencana rancangan tata ruang MRT fase II sebelumnya dari Bundaran HI lanjut ke Kampung Bandan.

Namun, kata pria yang akrab disapa Sani itu akan terlebih dahulu meminta penjelasan lebih detail kepada MRT pada rapat selanjutnya terkait peruntukan penambahan dana Rp2,56 triliun untuk MRT fase I yang kini sudah mencapai sekitar 71,39 persen.

"Dana sebesar Rp25,1 triliun itu terbagi dua bagian. Rp22,5 trilun itu untuk infrastruktur MRT fase II, dan Rp2,56 triliun untuk fase I. Kami Cenderung setuju karena itu proyek strategis nasional," kata Sani di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Sani menjelaskan, persetujuan penambahan dana MRT itu cukup dibahas di tingkat rapat gabungan pimpinan. Terpenting, semua sudah selesai, baik peruntukan penambahan dana fase I, fase II, pengadaan kantor, dan usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) mengenai pendapatan yang bisa dilakukan dari pungutan tiket.

Berdasarkan hasil rapat, kata Sani, penambahan dana fase I itu lantaran ada relokasi utilitas, perubahan desain, belum lagi misalkan ada permintaan desain lokomotifnya dan hal itu dianggap wajar oleh para pimpinan DPRD DKI.

"Batas waktunya persetujuan Mei-Juni tahun ini. Itu kan pakai pinjaman uang Jepang yang diganti pakai anggaran DKI," ungkapnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menuturkan, penambahan dana Rp2,56 triliun itu dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian fase I. Menurutnya, kekurangan dana karena total kebutuhan dana yang tersedia di fase I itu sebesar Rp14,18 triliun sementara total kebutuhan itu mencapai sekitar Rp16 triliun, potensi kekurangan proyek ini sebesar Rp2,56 triliun.

"Inilah kami jelaskan dana tambahan yang akan kami mintakan tambahan persetujuan DPRD sebagai dasar untuk pembahasan anggaran tambahan fase I yang nantinya akan dimasukan dalam fase II," ujarnya.

Progres konstruksi fase I hari ini, kata William,secara keseluruhan mencapai 71,39% yang terdiri dari jadi 57% adalah progress elevated section dan 85% untuk underground section.

Persoalan pembebasan tanah juga diselesaikan sehingga dia berharap pada akhir tahun ini percepatan bisa mencapai 93% untuk semua kegiatan konstruksi akan diselesaikan sehingga tahun depan pihaknya akan fokus kepada operasi dan bisnis di stasiun dan sekitar stasiun.

"Ada 13 stasiun yang sedang dibangun, 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Saat ini sedang dilakukan pembangunan kereta juga di Jepang, 16 rangkaian kereta akan mulai datang pada awal tahun depan dan diharapkan rencana kami beroperasi ini pada 1 Maret 2019," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menyayangkan adanya penambahan dana MRT fase I yang diajukan jelang penyelesaian infrastruktur. Dia menilai hal tersebut akibat buruknya perencanaan.

Leksmono menjelaskan, dalam membangun transportasi massal, hal-hal yang sesaat di luar perencanaan harus dicegah. Sehingga, orang bekerja sesuai rencana. Menurutnya, apabila keluar dari rencana, akan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.

"Utilitas, nilai tukar rupiah, atau apapun alasanya untuk penambahan dana itu kan seharusnya sudah direncanakan. Kalau muncul di luar rencana itu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.