Praktik Pungli di Kantor Wali Kota Jakarta Barat Marak
Praktik Pungli di Kantor Wali Kota Jakarta Barat Marak
A
A
A
JAKARTA - Lemahnya pengawasan yang dilakukan olehPemkot Jakarta Baratdan tim saber pungli membuat kawasan Kantor Wali Kota Jakarta Barat tak luput dari praktik pungutan liar (pungli). Tak hanya soal perizinan, pungli juga berada di sejumlah fasilitas yang ada di kantor tersebut.
Pantauan KORAN SINDO di area parkir Kantor Wali Kota Jakarta Barat, terdapat satu gedung dengan lima lantai, gedung ini berada di sisi barat di antara gedung A dan B. Tiga lantai dis isi utara untuk parkir sepeda motor, sementara disisi selatan untuk mobil.
Untuk tarifnya, parkir mobil maupun sepeda motor dikenakan tarif beragam. Mereka diwajibkan membayar untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000 sekali parkir. Tarif kemudian naik bila kendaraan tersebut menginap.
"Kemarin kena Rp10.000, kan motor ditinggal selama dua malam," ucap Aditya (28) salah satu pengunjung kawasan itu, Jumat (31/3/2017) siang.
Parkiran di Kantor Wali Kota Jakarta Barat saat ini dikuasai oleh anggota Pamdal (pengamanan dalam). Mereka berjaga di pintu masuk dan keluar parkiran yang ada. Mereka juga tak melakukan pengaturan tata parkir hingga akhirnya parkiran terlihat semerawut.
Lain halnya dengan masalah perizinan di PTSP. Pungli di sini dilakukan oleh orang dalam Wali Kota, yakni ER yang diduga kuat anak Wali Kota Jakarta Barat. ER kerap kali menongkrong dan mengaku dapat meloloskan sejumlah masalah perijinan, seperti pembangunan rumah tinggal, kompleks, hingga usaha dagang.
Agus (38) salah satu pengusaha properti ini mengaku sempat menyetorkan uang sebesar Rp300 juta untuk pengurusan 30 unit clusternya di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini, izin mendirikan bangunan (IMB) yang dijanjikan ER tak kunjung turun.
"Katanya harus kasih pelicin ke petugas PTSP-nya," ujar Agus ketika dikonfirmasi. Sementara itu, ER yang ditemui secara terpisah membantah pihaknya melakukan pungli.
Menurutnya, apa yang dilakukan hanya membantu meringankan pengusaha. ER tak menampik, sempat menerima pengiriman uang Rp300 juta dari orang bernama Agus.
Uang itu, ER pergunakan untuk membantu pengurusan IMB mulai dari mengubah rancangan tata kota, peneliti, dan ahli bangunan. "Tapi karena nilainya kecil, dan tanahnya sengketa jadi enggak tembus," ujarnya.
Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Adex Yudiswan mengaku akan menindaklanjuti hal ini. Tim saber pungli telah dibentuk dan disosialisasikan pada 20 Maret 2017 lalu. Tim ini nantinya akan menyisir sejumlah masalah mulai dari pembuatan dan perpanjangan SIM dan STNK di Jakarta barat, serta masalah lainnya, termasuk perizinan dan bantuan sosial.
Meski begitu, Adex mengakui tim ini belum efektif karena masih melakukan penyisiran dan siap melakukan tindakan. Terpisah, hingga berita ini dimuat, Wali Kota Jakarta Barat enggan memberikan komentarnya. Meski KORAN SINDO mencoba menghubungi melalui telepon dan mengirimkan pesan singkat. Namun yang bersangkut tak membalas.
Pantauan KORAN SINDO di area parkir Kantor Wali Kota Jakarta Barat, terdapat satu gedung dengan lima lantai, gedung ini berada di sisi barat di antara gedung A dan B. Tiga lantai dis isi utara untuk parkir sepeda motor, sementara disisi selatan untuk mobil.
Untuk tarifnya, parkir mobil maupun sepeda motor dikenakan tarif beragam. Mereka diwajibkan membayar untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000 sekali parkir. Tarif kemudian naik bila kendaraan tersebut menginap.
"Kemarin kena Rp10.000, kan motor ditinggal selama dua malam," ucap Aditya (28) salah satu pengunjung kawasan itu, Jumat (31/3/2017) siang.
Parkiran di Kantor Wali Kota Jakarta Barat saat ini dikuasai oleh anggota Pamdal (pengamanan dalam). Mereka berjaga di pintu masuk dan keluar parkiran yang ada. Mereka juga tak melakukan pengaturan tata parkir hingga akhirnya parkiran terlihat semerawut.
Lain halnya dengan masalah perizinan di PTSP. Pungli di sini dilakukan oleh orang dalam Wali Kota, yakni ER yang diduga kuat anak Wali Kota Jakarta Barat. ER kerap kali menongkrong dan mengaku dapat meloloskan sejumlah masalah perijinan, seperti pembangunan rumah tinggal, kompleks, hingga usaha dagang.
Agus (38) salah satu pengusaha properti ini mengaku sempat menyetorkan uang sebesar Rp300 juta untuk pengurusan 30 unit clusternya di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini, izin mendirikan bangunan (IMB) yang dijanjikan ER tak kunjung turun.
"Katanya harus kasih pelicin ke petugas PTSP-nya," ujar Agus ketika dikonfirmasi. Sementara itu, ER yang ditemui secara terpisah membantah pihaknya melakukan pungli.
Menurutnya, apa yang dilakukan hanya membantu meringankan pengusaha. ER tak menampik, sempat menerima pengiriman uang Rp300 juta dari orang bernama Agus.
Uang itu, ER pergunakan untuk membantu pengurusan IMB mulai dari mengubah rancangan tata kota, peneliti, dan ahli bangunan. "Tapi karena nilainya kecil, dan tanahnya sengketa jadi enggak tembus," ujarnya.
Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Adex Yudiswan mengaku akan menindaklanjuti hal ini. Tim saber pungli telah dibentuk dan disosialisasikan pada 20 Maret 2017 lalu. Tim ini nantinya akan menyisir sejumlah masalah mulai dari pembuatan dan perpanjangan SIM dan STNK di Jakarta barat, serta masalah lainnya, termasuk perizinan dan bantuan sosial.
Meski begitu, Adex mengakui tim ini belum efektif karena masih melakukan penyisiran dan siap melakukan tindakan. Terpisah, hingga berita ini dimuat, Wali Kota Jakarta Barat enggan memberikan komentarnya. Meski KORAN SINDO mencoba menghubungi melalui telepon dan mengirimkan pesan singkat. Namun yang bersangkut tak membalas.
(whb)
Explore More