KPU DKI Masih Godok Format Debat Terbuka Putaran Dua
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hingga kini masih merumuskan format debat publik pada putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017. Kemudian, apabila konsepnya sudah terbuat makan akan dibicarakan dengan kedua tim sukses paslon.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Hal ini, kata dia, untuk mencapai kesepakatan dari kedua timses paslon dan KPU DKI.
"Konsep yang kami bicarakan akan kami diskusikan dengan paslon," kata Sumarno di Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Sumarno mengatakan, pertanyaan dalam debat terbuka itu lebih kepada harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian, sambungnya, pedalaman program-program pada cagub.
"Jadi nanti sifatnya konfirmasi dan pendalaman. Misalnya, Ahok punya program KJL, Anies punya DP 0 rupiah. Sebenarnya gimana sih? Dijelaskan," kata Sumarno.
Sehingga tidak perlu ada pidato program seperti pada debat putaran pertama. Pada debat publik kedua ini akan bersifat konfirmasi terhadap program tersebut.
"Sekarang tinggal konfirmasi saja. Anda kemarin menyampaikan ini, sebenarnya gimana sih? Selama masa kmpanye kan mereka keliling. Kita minta penjelasan lebih tajam," kata Sumarno.
Sumarno mengatakan hal ini akan dibahas dalam enam segmen namun isinya tentu berubah. Salah satunya akan adanya pertanyaan terbuka dari masyarakat.
"Panelis sebagai fasilitator terhadap materi yang akan diajukan. Nanti ada tim independen yang menghimpun aspirasi masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat yang udah condong ke calon tertentu sehingga pertanyaannya memojokan calon lainnya," kata Sumarno.
Sumarno mengategorikan masyarakat yang bisa bertanya adalah masyarakat yang tidak ada akses di kekuasaan, seperti kelompok buruh, kelompok guru honorer, dan contoh kelompok lainnya. Namun kesemuanya ini masih harus dibicarakan terlebih dahulu dan dirumuskan. "Nanti dirumuskan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Hal ini, kata dia, untuk mencapai kesepakatan dari kedua timses paslon dan KPU DKI.
"Konsep yang kami bicarakan akan kami diskusikan dengan paslon," kata Sumarno di Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Sumarno mengatakan, pertanyaan dalam debat terbuka itu lebih kepada harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian, sambungnya, pedalaman program-program pada cagub.
"Jadi nanti sifatnya konfirmasi dan pendalaman. Misalnya, Ahok punya program KJL, Anies punya DP 0 rupiah. Sebenarnya gimana sih? Dijelaskan," kata Sumarno.
Sehingga tidak perlu ada pidato program seperti pada debat putaran pertama. Pada debat publik kedua ini akan bersifat konfirmasi terhadap program tersebut.
"Sekarang tinggal konfirmasi saja. Anda kemarin menyampaikan ini, sebenarnya gimana sih? Selama masa kmpanye kan mereka keliling. Kita minta penjelasan lebih tajam," kata Sumarno.
Sumarno mengatakan hal ini akan dibahas dalam enam segmen namun isinya tentu berubah. Salah satunya akan adanya pertanyaan terbuka dari masyarakat.
"Panelis sebagai fasilitator terhadap materi yang akan diajukan. Nanti ada tim independen yang menghimpun aspirasi masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat yang udah condong ke calon tertentu sehingga pertanyaannya memojokan calon lainnya," kata Sumarno.
Sumarno mengategorikan masyarakat yang bisa bertanya adalah masyarakat yang tidak ada akses di kekuasaan, seperti kelompok buruh, kelompok guru honorer, dan contoh kelompok lainnya. Namun kesemuanya ini masih harus dibicarakan terlebih dahulu dan dirumuskan. "Nanti dirumuskan," ujarnya.
(mhd)