Black Campaign, Gerindra Sebut Itu Opini yang Menyesatkan
Black Campaign, Gerindra Sebut Itu Opini yang Menyesatkan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyayangkan black campaign berupa selebaran yang diduga dilakukan oleh tim sukses (timses) pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Salah satunya selebaran yang ditujukan ke pelajar.
Dalam poin-poin selebaran itu disebutkan, bahwa Ahok berani dan tegas dalam memberantas korupsi, sementara Anies Baswedan disebutkan belum terbukti berani memberantas korupsi.
"Selebaran di sekolah-sekolah itu jelas-jelas memojokkan Anies, itu opini yang sangat menyesatkan," kata Andre kepada wartawan, Senin (27/3/2017).
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini mengungkapkan, komitmen Cagub Anies terhadap pemberantasan korupsi sebenarnya sudah teruji. Sebaliknya, komitmen Ahok dalam memberantas tindak pidana korupsi yang patut dipertanyakan.
Anies, kata dia, pernah duduk sebagai Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pembocor draf surat perintah penyidikan (sprindik) perkara rasuah. Begitu juga waktu kasus Cicak vs Buaya, Anies merupakan aktivis antikorupsi yang berada di garda terdepan waktu itu.
Sementara Ahok diketahui masyarakat luas diduga terlibat dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan namanya tercantum sebagai salah satu anggota Komisi II yang menerima aliran proyek KTP Elektronik yang kini tengah bergulir di KPK.
Belum lagi dalam kasus pembelian Bus Transjakarta yang diketahui busnya mangkrak dan mega proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus reklamasi Ahok bahkan terang-terang menyalahi aturan karena peraturan daerah belum ada namun memberikan izin pelaksanaan reklamasi.
"Kasus Sumber Waras itu disebutkan dalam audit BPK merugikan negara. Kasus Bus Transjakarta yang tidak dipakai itu bagaimana yang terindikasi merugikan keuangan negara?," terang Andre.
Anehnya, lanjut Andre, mega proyek reklamasi yang duitnya mencapai triliunan rupiah dan katanya ditujukan untuk kesejahteraan warga Ibu Kota tidak pernah dijadikan bahan kampanye Ahok-Djarot. Hal itu menurutnya menjadi pertanyaan besar ada apa sebenarnya dibelakang itu semua.
"Reklamasi itu kan selama ini digembar-gemborkan sukses, anehnya kita tidak pernah mendengar Ahok bicara keberhasilan reklamasi. Padahal kita tahu Ahok begitu gigih membela reklamasi, apa manfaat reklamasi tidak pernah dikampanyekan," ucap dia.
Maka itu, dia mempertanyakan manfaat reklamasi tersebut. "Ini pertanyaan besar, reklamasi itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Dari sini saja rakyat Jakarta bisa menilai, siapa yang pro dan anti korupsi, Anies atau Ahok. Kan Ahok yang berada dalam pusaran Korupsi," sambung tokoh muda Minangkabau ini.
Dalam poin-poin selebaran itu disebutkan, bahwa Ahok berani dan tegas dalam memberantas korupsi, sementara Anies Baswedan disebutkan belum terbukti berani memberantas korupsi.
"Selebaran di sekolah-sekolah itu jelas-jelas memojokkan Anies, itu opini yang sangat menyesatkan," kata Andre kepada wartawan, Senin (27/3/2017).
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini mengungkapkan, komitmen Cagub Anies terhadap pemberantasan korupsi sebenarnya sudah teruji. Sebaliknya, komitmen Ahok dalam memberantas tindak pidana korupsi yang patut dipertanyakan.
Anies, kata dia, pernah duduk sebagai Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pembocor draf surat perintah penyidikan (sprindik) perkara rasuah. Begitu juga waktu kasus Cicak vs Buaya, Anies merupakan aktivis antikorupsi yang berada di garda terdepan waktu itu.
Sementara Ahok diketahui masyarakat luas diduga terlibat dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan namanya tercantum sebagai salah satu anggota Komisi II yang menerima aliran proyek KTP Elektronik yang kini tengah bergulir di KPK.
Belum lagi dalam kasus pembelian Bus Transjakarta yang diketahui busnya mangkrak dan mega proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus reklamasi Ahok bahkan terang-terang menyalahi aturan karena peraturan daerah belum ada namun memberikan izin pelaksanaan reklamasi.
"Kasus Sumber Waras itu disebutkan dalam audit BPK merugikan negara. Kasus Bus Transjakarta yang tidak dipakai itu bagaimana yang terindikasi merugikan keuangan negara?," terang Andre.
Anehnya, lanjut Andre, mega proyek reklamasi yang duitnya mencapai triliunan rupiah dan katanya ditujukan untuk kesejahteraan warga Ibu Kota tidak pernah dijadikan bahan kampanye Ahok-Djarot. Hal itu menurutnya menjadi pertanyaan besar ada apa sebenarnya dibelakang itu semua.
"Reklamasi itu kan selama ini digembar-gemborkan sukses, anehnya kita tidak pernah mendengar Ahok bicara keberhasilan reklamasi. Padahal kita tahu Ahok begitu gigih membela reklamasi, apa manfaat reklamasi tidak pernah dikampanyekan," ucap dia.
Maka itu, dia mempertanyakan manfaat reklamasi tersebut. "Ini pertanyaan besar, reklamasi itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Dari sini saja rakyat Jakarta bisa menilai, siapa yang pro dan anti korupsi, Anies atau Ahok. Kan Ahok yang berada dalam pusaran Korupsi," sambung tokoh muda Minangkabau ini.
(mhd)
Explore More