DKI Serahkan Keputusan Depo MRT Fase II pada Kementerian BUMN
DKI Serahkan Keputusan Depo MRT Fase II pada Kementerian BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pengalihan Depo Mass Rapid Transit (MRT) dari rencana awal di Kampung Bandan ke Ancol Timur, Jakarta Utara menuai polemik. Pemprov DKI menyerahkan keputusan pengalihan tersebut kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno sedang menyelesaikan persoalan lokasi Depo MRT fase kedua Bundaran HI- Kampung Bandan, Jakarta Utara. Mereka berjanji dalam satu-dua hari ini akan memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai lokasi Depo MRT fase kedua nanti.
"Nah, apakah depo itu di Kampung Bandan atau diperpanjang ke Ancol Timur kita tunggu saja dalam satu atau dua hari ini. Keputusan sementara seperti rencana awal ya di Kampung Bandan," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin, 13 Maret 2017 kemarin.
Sumarsono menjelaskan, pihaknya tidak melihat adanya persoalan yang menjadi kendala dalam pengalihan Depo Kampung Bandan ke Ancol Timur. Persoalan yang terjadi hanyalah menyelesaikan adminsitrasi.
Di mana depo yang memerlukan lahan 5-6 hektare itu harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan masalah administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Terpenting bagi Sumarsono adalah kepentingan pembangunan transportasi massal untuk mengurai kemacetan harus segera diselesaikan sesuai target yang direncanakan.
"MRT jangan berhenti di satu titik. Jadi bisa saja langsung dilanjutkan ke Ancol Timur. Tapi prioritas Kampung Bandan dulu. Kita tunggu saja, PT KAI sebagai pemilik lahan juga sedang mengkajinya. Kalau regulasi akan mengikuti kebutuhan. Jadi tidak masalah kalau ada fase dari Kampung Bandan- Ancol Timur. Sulitnya itu anggaran," ujarnya.
Terkait dengan sikap DPRD DKI Jakarta yang ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) lantaran PT MRT meminta biaya tambahan Rp11,5 triliun untuk perpanjangan rute dari Kampung Bandan ke Ancol Timur, Sumarsono menuturkan,akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif.
Di antaranya mengajak DPRD DKI mengunjungi proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran HI yang saat ini sudah mencapai sekitar 70%. "DPRD itu kan wakil rakyat, sebagian anggarannya juga melibatkan DPRD dalam proses pembahasannya, sama dengan saya berkunjung ke kereta bandara, untuk mengetahui oh sudah sebegitu jauh perkembangannya," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, saat ini masih menyusun nama-nama anggota DPRD DKI yang akan masuk dalam susunan panitia khusus (pansus) untuk membahas pengalihan depo dan perpanjangan jalur MRT Bundaran HI-Ancol Timur. Pria yang akrab disapa Sani itu menilai, pembentukan pansus itu diperlukan sebelum DPRD DKI mengambil sikap resmi terkait permohonan tambahan biaya Rp11,7 triliun yang diajukan PT MRT untuk mengalihkan depo dan memperpanjang jalur dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.
"Rencana awalnya kan hanya sampai Kampung Bandan. Kami mau bentuk Pansus itu untuk membahas pembangunan MRT Bundaran HI- Ancol Timur bersama Pemprov DKI Jakarta, PT MRT, PT KAI, serta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno sedang menyelesaikan persoalan lokasi Depo MRT fase kedua Bundaran HI- Kampung Bandan, Jakarta Utara. Mereka berjanji dalam satu-dua hari ini akan memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai lokasi Depo MRT fase kedua nanti.
"Nah, apakah depo itu di Kampung Bandan atau diperpanjang ke Ancol Timur kita tunggu saja dalam satu atau dua hari ini. Keputusan sementara seperti rencana awal ya di Kampung Bandan," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin, 13 Maret 2017 kemarin.
Sumarsono menjelaskan, pihaknya tidak melihat adanya persoalan yang menjadi kendala dalam pengalihan Depo Kampung Bandan ke Ancol Timur. Persoalan yang terjadi hanyalah menyelesaikan adminsitrasi.
Di mana depo yang memerlukan lahan 5-6 hektare itu harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan masalah administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Terpenting bagi Sumarsono adalah kepentingan pembangunan transportasi massal untuk mengurai kemacetan harus segera diselesaikan sesuai target yang direncanakan.
"MRT jangan berhenti di satu titik. Jadi bisa saja langsung dilanjutkan ke Ancol Timur. Tapi prioritas Kampung Bandan dulu. Kita tunggu saja, PT KAI sebagai pemilik lahan juga sedang mengkajinya. Kalau regulasi akan mengikuti kebutuhan. Jadi tidak masalah kalau ada fase dari Kampung Bandan- Ancol Timur. Sulitnya itu anggaran," ujarnya.
Terkait dengan sikap DPRD DKI Jakarta yang ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) lantaran PT MRT meminta biaya tambahan Rp11,5 triliun untuk perpanjangan rute dari Kampung Bandan ke Ancol Timur, Sumarsono menuturkan,akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif.
Di antaranya mengajak DPRD DKI mengunjungi proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran HI yang saat ini sudah mencapai sekitar 70%. "DPRD itu kan wakil rakyat, sebagian anggarannya juga melibatkan DPRD dalam proses pembahasannya, sama dengan saya berkunjung ke kereta bandara, untuk mengetahui oh sudah sebegitu jauh perkembangannya," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, saat ini masih menyusun nama-nama anggota DPRD DKI yang akan masuk dalam susunan panitia khusus (pansus) untuk membahas pengalihan depo dan perpanjangan jalur MRT Bundaran HI-Ancol Timur. Pria yang akrab disapa Sani itu menilai, pembentukan pansus itu diperlukan sebelum DPRD DKI mengambil sikap resmi terkait permohonan tambahan biaya Rp11,7 triliun yang diajukan PT MRT untuk mengalihkan depo dan memperpanjang jalur dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.
"Rencana awalnya kan hanya sampai Kampung Bandan. Kami mau bentuk Pansus itu untuk membahas pembangunan MRT Bundaran HI- Ancol Timur bersama Pemprov DKI Jakarta, PT MRT, PT KAI, serta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan," ungkapnya.
(whb)
Explore More