Soal Penggusuran Kawasan Kumuh, Ini Solusi Ketiga Pasangan Calon

JAKARTA -
Pada sesi kedua debat terbuka pertama cagub-cawagub DKI, moderator jalannya debat
Dwi Noviratri Koesno atau yang sering disapa Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada tiga pasangan calon. Bagaimana cara melakukan penertiban dan penggusuran di daerah kumuh?

Calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, berjanji, jika pasangan AHY-Sylvi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pihaknya akan membangun dan menata Jakarta tanpa penggusuran.

Pasangan ini berjanji tidak akan mencerabut akar kehidupan keluarga warganya dari tempat tinggal yang sudah ditinggali puluhan tahun. "Faktanya, banyak warga yang menangis dan trauma dengan kebijakan penggusuran pemerintah. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit karena tidak ada penghasilan tetap," kata Agus dalam debat cagub-cawagub di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menurut AHY, mempercantik jakarta tidak harus menyakiti warganya. Banyak cara menata Jakarta tanpa melukai warga. Paradigman tersebut akan dibangun oleh Agus-Sylvi.
“Gedung-gedung ini adalah benda mati, warga adalah rohnya,” kata Agus.

Sementara, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, lebih banyak bercerita soal pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah lokasi penggusuran. Dia mencontohnya saat dirinya berkunjung ke lokasi penggusuran Bukit Duri untuk syukuran warga yang menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut dia, di Bukit Duri terjadi ketidakadilan. Dia menilai ada prosedur yang dilanggar demi kepentingan tertentu dalam penggusuran Bukit Duri. Menurutnya, yang terjadi saat penggusuran bukan orang miskin yang tinggal di wilayah tersebut, tapi ketidakadilan.

Terkait kebijakan relokasi, mantan Rektor Paramadina ini justru memilih konsep urban renewal. Dia tak setuju bila mengosongkan lokasi permukiman tanpa mempetimbangkan rasa keadilan. “Mereka bukan orang baru, mereka orang yang di Jakarta puluhan tahun lalu. Dengan kesombongan kita geser,” kata Anies.

Dia mengatakan, pemindahan dilakukan dengan memerhatikan hak dan penghidupan yang layak. Salah satu pertimbangannya adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Anies yakin, ada cara lain selain penggusuran. Caranya, bisa dengan peremajaan secara bertahap. Warga bisa dilibatkan secara langsung proses peremajaan, sehingga mereka merasa terlibat dalam pembangunan dan peremajaan lingkungannya.

Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat, memiliki pandangan bahwa warga Jakarta tak boleh tinggal di bantaran sungai atau kolong jembatan yang kumuh dan rawat penyakit.

Menurut Djarot, tempat tinggal yang selama ini ditempati warga tersebut dianggap tak manusiawi. Kebijakan-kebijakan tersebut terpaksa harus diambil karena warga yang tinggal di lokasi yang ilegal, justru akan merugikan kehidupan mereka.

"Mereka tinggal di Jakarta, tapi kehidupanya menyedihkan. Makanya kita kasih tempat yang memadai, kita kasih subsidi pendidikan untuk anak-anaknya, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari," kata Djarot.

Dia berkomitmen untuk memindahkan mereka ke tempat layak, seperti rusun berukuran 36 meter persegi serta subsidi kehidupan pendidikan dan transportasi.Biaya hidup pun ditanggung seperti kebutuhan bahan pokok. “Kita tak heran IPM (indeks pembangunan manusia) Jakarta paling tinggi,” kata dia.

calon gubernur nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, pemerintah Jakarta tidak pernah menelantarkan warganya. Buktinya, mereka bisa tinggal gratis di apartemen, anak-anak mereka dijamin pendidikan dan kesehatanya, kehidupan sehari-hari juga dimudahkan. "Kita kasih mereka kemudahan," terangnya.