5 Fraksi Berencana Laporkan Ketua DPRD Kota Bekasi ke BK
5 Fraksi Berencana Laporkan Ketua DPRD Kota Bekasi ke BK
A
A
A
BEKASI - Lima fraksi di DPRD Kota Bekasi berencana melaporkan Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai ke Badan Kehormatan (BK) terkait dugaan pelanggaran tata tertib. Bila laporan itu diterima, jabatan Ketua DPRD Kota Bekasi terancam dicopot.
“Kami sedang bahas dengan tim ahli hukum terkait laporan ke Badan Kehormatan. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan kami saat ini,” ungkap Anggota Fraksi Golkar Komarudin kepada wartawan, Kamis (24/11/2016).
Komarudin mengatakan, lima fraksi yang akan melaporkan Ketua DPRD itu diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. "Kemarahan anggota dewan terlihat saat pimpinan mengeluarkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa ada mekanisme tata tertib," katanya.
Komarudin optimistis laporan tersebut akan diterima BK. Sebab, bila kepemimpinan BK berasal dari perwakilan partai-partai. Sehingga, bila ada anggota BK tidak menerima, masih ada anggota lain yang menerimanya. “Jadi dewan ini kepempinan kolektif. Tidak bisa mengandalkan satu orang saja,” imbuhnya.
Dia berharap, ada penjatuhan sanksi apabila laporan itu sudah dibuat. Sanksi itu kata Komar, ada beberapa tingkatan mulai dari teguran tertulis, sampai ada pergantian jabatan.“BK bisa saja merekomendasikan ke fraksi yang bersangkutan untuk dilakukan pergantian,” ucapnya.
Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi Daryanto mengatakan, sejauh ini laporan adanya pelanggaran tata tertib pimpinan dewan belum masuk. "Jika sudah ada bakal memprosesnya secara kolektif. “Kami akan terima laporan itu dan langsung dibahas,” ujarnya.
Daryanto menjelaskan, soal pemberian sanksi terberat, dirinya belum berani berspekulasi. Sebab, pihaknya perlu membahas bersama-sama atas laporan anggota. “Kalau pemberian sanksi harus diputuskan bersama-sama,” ucapnya.
“Kami sedang bahas dengan tim ahli hukum terkait laporan ke Badan Kehormatan. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan kami saat ini,” ungkap Anggota Fraksi Golkar Komarudin kepada wartawan, Kamis (24/11/2016).
Komarudin mengatakan, lima fraksi yang akan melaporkan Ketua DPRD itu diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. "Kemarahan anggota dewan terlihat saat pimpinan mengeluarkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa ada mekanisme tata tertib," katanya.
Komarudin optimistis laporan tersebut akan diterima BK. Sebab, bila kepemimpinan BK berasal dari perwakilan partai-partai. Sehingga, bila ada anggota BK tidak menerima, masih ada anggota lain yang menerimanya. “Jadi dewan ini kepempinan kolektif. Tidak bisa mengandalkan satu orang saja,” imbuhnya.
Dia berharap, ada penjatuhan sanksi apabila laporan itu sudah dibuat. Sanksi itu kata Komar, ada beberapa tingkatan mulai dari teguran tertulis, sampai ada pergantian jabatan.“BK bisa saja merekomendasikan ke fraksi yang bersangkutan untuk dilakukan pergantian,” ucapnya.
Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi Daryanto mengatakan, sejauh ini laporan adanya pelanggaran tata tertib pimpinan dewan belum masuk. "Jika sudah ada bakal memprosesnya secara kolektif. “Kami akan terima laporan itu dan langsung dibahas,” ujarnya.
Daryanto menjelaskan, soal pemberian sanksi terberat, dirinya belum berani berspekulasi. Sebab, pihaknya perlu membahas bersama-sama atas laporan anggota. “Kalau pemberian sanksi harus diputuskan bersama-sama,” ucapnya.
(whb)
Explore More