Plt Gubernur DKI Duga Biaya Listrik di Sekolah Belum Masuk E-budgeting
Plt Gubernur DKI Duga Biaya Listrik di Sekolah Belum Masuk E-budgeting
A
A
A
JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menyampaikan dua kemungkinan penyebab tunggakan pembayaran listrik hingga 10 bulan yang berujung kepada pemadaman listrik di sejumlah sekolah.
Soni mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan ada 26 sekolah yang mengalami pemutusan listrik. Namun, infonya tidak lebih dari 6 jam, listrik di 24 sekolah langsung dinyalakan kembali agar tidak mengganggu jalannya proses pendidikan.
Soni menjelaskan, tunggakan pembayaran listrik yang sudah berjalan hampir 10 bulan itu disebabkan dua kemungkinan. "Yakni, salah memasukkan data atau sudah dimasukkan tapi tidak ter-record dengan baik," jelas Soni kepada wartawan, Rabu, 23 November 2016 kemarin.
Soni berjanji akan menginstruksikan Inspektorat untuk menyelidiki hal itu agar tidak ada kejadian serupa di masa mendatang. Soni mengatakan, dalam tahap perencanaan penggunaan anggaran 2016 di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok, kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan ke konsep e-budgeting.
Sehingga, apabila salah input, maka output-nya juga salah. Sebab, untuk menghasilkan output, itu alurnya input, proses, dan output."Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah inputting. Itulah kelemahan teknologi, Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan output-nya mau bayar apa?" ungkapnya.
Untuk memastikan pemadaman listrik di sekolah tidak kembali terjadi, Soni mengaku akan menyelidiki permasalahan tunggakan listrik di sekolah ini. Menurut Soni, pasokan listrik ke sekolah harus diutamakan ketimbang mencari siapa yang salah.
Namun, apabila memang ditemukan kesengajaan, Soni menuturkan, tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap lalai membayar rekening listrik untuk sekolah-sekolah itu.
"Listrik tidak berjalan, langkah utama bukan administrasinya dulu untuk mencari kesalahan. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu supaya listriknya menyala. Apabila kesalahan ada di Suku Dinas akan kita sanksi. Namun jika kesalahan itu ada pada sistem, dengan alasan teknologi baru, maka sistem itu harus diperbaiki," ucapnya.
Soni mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan ada 26 sekolah yang mengalami pemutusan listrik. Namun, infonya tidak lebih dari 6 jam, listrik di 24 sekolah langsung dinyalakan kembali agar tidak mengganggu jalannya proses pendidikan.
Soni menjelaskan, tunggakan pembayaran listrik yang sudah berjalan hampir 10 bulan itu disebabkan dua kemungkinan. "Yakni, salah memasukkan data atau sudah dimasukkan tapi tidak ter-record dengan baik," jelas Soni kepada wartawan, Rabu, 23 November 2016 kemarin.
Soni berjanji akan menginstruksikan Inspektorat untuk menyelidiki hal itu agar tidak ada kejadian serupa di masa mendatang. Soni mengatakan, dalam tahap perencanaan penggunaan anggaran 2016 di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok, kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan ke konsep e-budgeting.
Sehingga, apabila salah input, maka output-nya juga salah. Sebab, untuk menghasilkan output, itu alurnya input, proses, dan output."Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah inputting. Itulah kelemahan teknologi, Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan output-nya mau bayar apa?" ungkapnya.
Untuk memastikan pemadaman listrik di sekolah tidak kembali terjadi, Soni mengaku akan menyelidiki permasalahan tunggakan listrik di sekolah ini. Menurut Soni, pasokan listrik ke sekolah harus diutamakan ketimbang mencari siapa yang salah.
Namun, apabila memang ditemukan kesengajaan, Soni menuturkan, tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap lalai membayar rekening listrik untuk sekolah-sekolah itu.
"Listrik tidak berjalan, langkah utama bukan administrasinya dulu untuk mencari kesalahan. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu supaya listriknya menyala. Apabila kesalahan ada di Suku Dinas akan kita sanksi. Namun jika kesalahan itu ada pada sistem, dengan alasan teknologi baru, maka sistem itu harus diperbaiki," ucapnya.
(whb)
Explore More