Mendagri: Ahok Cuti, Pengesahan APBD DKI Tidak Ada Masalah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan ada masalah dalam pengesahan dan pembahasan APBD ketika suatu daerah ditinggalkan petahana untuk maju kembali pada pilkada.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu menyampaikan kekhawatiran akan pengesahan atau pembahasan APBD DKI 2017, bila harus cuti selama masa kampanye Pilgub DKI. Mendagri Tjahjo menegaskan, tidak ada masalah meski DKI dipimpin sementara oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

"Enggak ada masalah. Plt Gubernur punya hak yang sama," kata Tjahjo di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Oktober 2016 kemarin. Tjahjo menuturkan, Plt dan atau Pjs untuk pilkada serentak sudah disiapkan.

Pasalnya ada beberapa daerah dari 101 daerah yang petahananya kembali maju pada pemilihan. "Sudah semua. Jadi DKI dan Banten akan saya lantik hari Rabu ini. Hari Kamis pelantikan untuk Babel, Aceh dan Gorontalo. Karena dua petahana Papua Barat dan Sulawesi Barat tidak mencalonkan lagi dua-duannya maka akan kami tunjuk Pjs di akhir Desember," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, Plt Gubernur DKI bisa mengesahkan APBD DKI. "Bisa, sudah ada aturannya. Sudah ada payung hukumnya. Itu saja," katanya.