Polda Akan Evaluasi Ganjil Genap Setiap Pekan
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya akan melakukan evaluasi uji coba sistem ganjil genap setiap pekan. Ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang digadang-gadang dapat mengurangi kemacetan di Jakarta tersebut.
Untuk diketahui sebanyak sembilan ruas jalur protokol mulai hari ini hingga 26 Agustus mendatang akan diberlakukan sistem ganjil genap kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Syamsul Bahri mengatakan, selama uji coba sistem ganjil genap tidak akan melakukan penilangan kepada para pelanggar lalu lintas di kawasan tersebut.
Dalam pengawasan nanti, lanjut Syamsul, kepolisian dibantu petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (dishubtrans) DKI Jakarta hanya akan menegur dan memberikan penjelasan kepada pengendara pribadi di setiap lampu merah.
Syamsul berpendapat bila pengawasan ganjil genap lebih mudah ketimbang 3 in 1. Namun, apabila dalam pelaksanaan uji coba ganjil genap malah membuat arus lalu lintas semakin semrawaut, maka kebijakan tersebut akan dikaji kembali.
"Kami akan evaluasi setiap minggu. Sambil uji coba sambil evaluasi. Kalau makin ribet ya kita evaluasi apa kekurangannya dan kebijakan apa yang harus diambil sambil menunggu pemberlakuan sistem Electronic Road Pricing (ERP)," kata Syamsul Bahri saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Dishubtrans di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 26 Juli 2016 kemarin.
Syamsul juga sudah memperkirakan banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang memilih jalur alternatif ketimbang naik bus Transjakarta. Oleh karena itu, sebanyak 100 personel telah disiagakan di jalur alternatif.
Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah menambahkan, segala teknis pelaksaaan uji coba ganjil genap sudah siap dilakukan. Mulai dari rambu-rambu lalu lintas, personel di kawasan ganjil genap dan jalur alternatif, hingga penambahan bus Transjakarta.
Untuk penambahan bus Transjakarta, lanjut Andri akan dilakukan ketika kondisi di lapangan membutuhkan. Sebab, sejak dihapusnya 3 in 1, penambahan penumpang bus Transjakarta tidak signifikan. Sehingga, operasional bus hanya membuang-buang biaya Public Service Obligation (PSO).
"Masih ada 200 bus yang stanby. Setelah 3 in 1 dihapus, kita tambah bus dari 500 menjadi 804, tapi penumpang hanya nambah dari 320 menjadi 380 orang per hari. Harusnya 500 penumpang dong. Kalau kita push terus PSO jebol. Jadi ya kita lihat situasi kebutuhan dilapangan," ujarnya.
Andri memprediksi bila pengguna kendaraan pribadi pasti akan lebih memilih jalur alternatif ketimbang menggunakan bus. Sebab, saat ini pihaknya baru bisa meningkatkan pelayanan bus dengan sterilisasi jalur.
Sementara, operasional bus yang terintegrasi hingga ke daerah dan pemukiman di Jakarta masih terkendala oleh pengadaan bus yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta. Padahal, sebagai komisaris, Andri acapkali memberitahu Direktur Utama Budi Kaliwono untuk merangkul para pelaku bisnis angkutan swasta yang existing.
Dengan prediksi tersebut, Andri pun mengaku sudah siap untuk mengatasi kemacetan di jalur alternatif sekitar kawasan ganjil genap. "Hanya satu yang belum bisa dilakukan, yakni menutup semua pintu perlintasan sebidang mengingat tidak ada alternatif jalur yang bisa dilakukan sebelum dibangun flyover dan underpass," pungkasnya.
Untuk diketahui sebanyak sembilan ruas jalur protokol mulai hari ini hingga 26 Agustus mendatang akan diberlakukan sistem ganjil genap kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Syamsul Bahri mengatakan, selama uji coba sistem ganjil genap tidak akan melakukan penilangan kepada para pelanggar lalu lintas di kawasan tersebut.
Dalam pengawasan nanti, lanjut Syamsul, kepolisian dibantu petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (dishubtrans) DKI Jakarta hanya akan menegur dan memberikan penjelasan kepada pengendara pribadi di setiap lampu merah.
Syamsul berpendapat bila pengawasan ganjil genap lebih mudah ketimbang 3 in 1. Namun, apabila dalam pelaksanaan uji coba ganjil genap malah membuat arus lalu lintas semakin semrawaut, maka kebijakan tersebut akan dikaji kembali.
"Kami akan evaluasi setiap minggu. Sambil uji coba sambil evaluasi. Kalau makin ribet ya kita evaluasi apa kekurangannya dan kebijakan apa yang harus diambil sambil menunggu pemberlakuan sistem Electronic Road Pricing (ERP)," kata Syamsul Bahri saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Dishubtrans di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 26 Juli 2016 kemarin.
Syamsul juga sudah memperkirakan banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang memilih jalur alternatif ketimbang naik bus Transjakarta. Oleh karena itu, sebanyak 100 personel telah disiagakan di jalur alternatif.
Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah menambahkan, segala teknis pelaksaaan uji coba ganjil genap sudah siap dilakukan. Mulai dari rambu-rambu lalu lintas, personel di kawasan ganjil genap dan jalur alternatif, hingga penambahan bus Transjakarta.
Untuk penambahan bus Transjakarta, lanjut Andri akan dilakukan ketika kondisi di lapangan membutuhkan. Sebab, sejak dihapusnya 3 in 1, penambahan penumpang bus Transjakarta tidak signifikan. Sehingga, operasional bus hanya membuang-buang biaya Public Service Obligation (PSO).
"Masih ada 200 bus yang stanby. Setelah 3 in 1 dihapus, kita tambah bus dari 500 menjadi 804, tapi penumpang hanya nambah dari 320 menjadi 380 orang per hari. Harusnya 500 penumpang dong. Kalau kita push terus PSO jebol. Jadi ya kita lihat situasi kebutuhan dilapangan," ujarnya.
Andri memprediksi bila pengguna kendaraan pribadi pasti akan lebih memilih jalur alternatif ketimbang menggunakan bus. Sebab, saat ini pihaknya baru bisa meningkatkan pelayanan bus dengan sterilisasi jalur.
Sementara, operasional bus yang terintegrasi hingga ke daerah dan pemukiman di Jakarta masih terkendala oleh pengadaan bus yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta. Padahal, sebagai komisaris, Andri acapkali memberitahu Direktur Utama Budi Kaliwono untuk merangkul para pelaku bisnis angkutan swasta yang existing.
Dengan prediksi tersebut, Andri pun mengaku sudah siap untuk mengatasi kemacetan di jalur alternatif sekitar kawasan ganjil genap. "Hanya satu yang belum bisa dilakukan, yakni menutup semua pintu perlintasan sebidang mengingat tidak ada alternatif jalur yang bisa dilakukan sebelum dibangun flyover dan underpass," pungkasnya.
(whb)