DKI Disarankan Kembalikan 3 in 1 daripada Terapkan Ganjil-Genap
DKI Disarankan Kembalikan 3 in 1 daripada Terapkan Ganjil-Genap
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta disarankan kembali menerapkan 3 in 1, jika hasil uji coba penghapusan sistem lalu lintas tersebut justru terjadi penambahan volume kendaraan.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyayangkan sikap Pemprov DKI yang terlalu cepat menghapus kawasan 3 in 1 tanpa adanya pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP). Namun, Nirwono berharap kajian evaluasi sekarang bisa mendapatkan data-data perubahan kendaraan pribadi yang keluar masuk kawasan 3 in 1.
Apabila hasilnya kendaraan bertambah, Pemprov DKI sebaiknya kembali menerapkan kawasan 3 in 1 dan mempertegas penegakan hukumnya, bukan malah memasang sistem ganjil-genap. "Sistem ganjil-genap itu wacana lama. Realistis diterapkan, tetapi DKI dan Kepolisian belum punya pusat data, perangkat pemindai pelat kendaraan belum ada, SDM-nya juga belum disiapkan," kata Nirwono Joga saat dihubungi kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk menerapkan sistem ganjil genap itu harus ada pusat data sentral daftar pemilik kendaraan ganjil genap. Sehingga, saat nomor polisi kendaraan dipindai oleh gerbang U yang dilengkapi kamera teknologi canggih, keaslian nomor polisi tersebut bisa terbaca di ponsel petugas kepolisian. Apabila menggunakan nomor polisi palsu, polisi harus menindak tegas.
Selain itu, lanjut Nirwono, apabila sistem ganjil genap diterapkan secara menyeluruh di kawasan 3 in 1, DKI harus menyiapkan parkir meter secara menyeluruh, park and ride, standar pelayanan maksimal (SPM) waktu kedatangan bus Transjakarta dipercepat, penambahan bus TransJakarta dan peremajaan bus sedang.
"Sampai dengan akhir tahun ini sistem ganjil genap belum siap dibangun. Jadi kalau mau kembalikan kawasan 3 in 1 dengan penegakan hukum yang tegas. Termasuk dengan dampak sosialnya. Saya rasa kawasan 3 in 1 mampu mengurangi kemacetan," tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, berencana menerapkan sistem ganjil-genap apabila uji coba penghapusan kawasan 3 in 1 membuat kemacetan di ruas jalan tersebut bertambah. Terlebih, kata dia, sistem ganjil genap sudah memiliki kajiannya.
"Tadinya kami pikir perusahaan swasta bisa langsung cepat pasang ERP. Ternyata peraturannya tidak mudah. Nah sekarang ada laporan ekspolitasi anak, kami hapus 3 in 1, kalau masih macet kita pasang saja ganjil genap," jelasnya.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyayangkan sikap Pemprov DKI yang terlalu cepat menghapus kawasan 3 in 1 tanpa adanya pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP). Namun, Nirwono berharap kajian evaluasi sekarang bisa mendapatkan data-data perubahan kendaraan pribadi yang keluar masuk kawasan 3 in 1.
Apabila hasilnya kendaraan bertambah, Pemprov DKI sebaiknya kembali menerapkan kawasan 3 in 1 dan mempertegas penegakan hukumnya, bukan malah memasang sistem ganjil-genap. "Sistem ganjil-genap itu wacana lama. Realistis diterapkan, tetapi DKI dan Kepolisian belum punya pusat data, perangkat pemindai pelat kendaraan belum ada, SDM-nya juga belum disiapkan," kata Nirwono Joga saat dihubungi kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk menerapkan sistem ganjil genap itu harus ada pusat data sentral daftar pemilik kendaraan ganjil genap. Sehingga, saat nomor polisi kendaraan dipindai oleh gerbang U yang dilengkapi kamera teknologi canggih, keaslian nomor polisi tersebut bisa terbaca di ponsel petugas kepolisian. Apabila menggunakan nomor polisi palsu, polisi harus menindak tegas.
Selain itu, lanjut Nirwono, apabila sistem ganjil genap diterapkan secara menyeluruh di kawasan 3 in 1, DKI harus menyiapkan parkir meter secara menyeluruh, park and ride, standar pelayanan maksimal (SPM) waktu kedatangan bus Transjakarta dipercepat, penambahan bus TransJakarta dan peremajaan bus sedang.
"Sampai dengan akhir tahun ini sistem ganjil genap belum siap dibangun. Jadi kalau mau kembalikan kawasan 3 in 1 dengan penegakan hukum yang tegas. Termasuk dengan dampak sosialnya. Saya rasa kawasan 3 in 1 mampu mengurangi kemacetan," tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, berencana menerapkan sistem ganjil-genap apabila uji coba penghapusan kawasan 3 in 1 membuat kemacetan di ruas jalan tersebut bertambah. Terlebih, kata dia, sistem ganjil genap sudah memiliki kajiannya.
"Tadinya kami pikir perusahaan swasta bisa langsung cepat pasang ERP. Ternyata peraturannya tidak mudah. Nah sekarang ada laporan ekspolitasi anak, kami hapus 3 in 1, kalau masih macet kita pasang saja ganjil genap," jelasnya.
(whb)
Explore More