DPRD DKI Nilai Penertiban Kalijodo Beda dengan Waduk Pluit

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai penertiban di wilayah Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara berbeda dengan penertiban Waduk Pluit. Karena, wilayah ini terkenal dengan perjudian dan prostitusi serta masalah sosial lainnya.

"Ini bukan kayak menyelesaikan Waduk Pluit atau Ria-Rio yang hanya fisik doang dan tidak ada persoalan sosial tinggi. Nah ini Kalijodo yang persoalan sosial tinggi enggak boleh begitu harus pendekatannya jauh lebih dalam," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Kata Sanusi, masalah yang harusnya dipikirkan yaitu tawaran dari Pemprov DKI untuk memindahkan warga Kalijodo ke rumah susun (rusun) Marunda dan Pulogebang.

"Misalnya orang-orang dipindahkan ke rumah susun x, mau terima enggak rumah susun, terus ketika dikumpulkan menjadi satu terus jadi tempat prostitusi baru, terus pikir anaknya, anak-anaknya tar bilang oh ibu lu pelacur, perlu persiapan mental," bebernya.

Sanusi yang juga menjadi salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini menyakini, warga Kalijodo adalah warga yang dapat diajak berkomunikasi dengan baik. (Baca: Cerita PSK Kalijodo, Penghasilan Capai Rp20 Juta per Bulan)

"Mereka mau kok diarahin, asal dikomunikasikan yang baik, yang santun. Karena ini masalah sosial loh, enggak bisa ditempatin satu tempat," tukasnya. (Baca: Ahok Dinilai Takut Hadapi Warga Kalijodo)