Buruknya Pelayanan Transjakarta Akibat Tak Ada Komitmen Politik
Buruknya Pelayanan Transjakarta Akibat Tak Ada Komitmen Politik
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dinilai belum memiliki komitmen politik untuk memperbaiki pelayanan bus Transjakarta. Berbagai kebijakan telah dilakukan namun permasalahan seperti sterilisasi jalur, kondisi armada yang buruk dan jam tunggu kedatangan bus (headway) masih menjadi masalah.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Dharmanigtyas mengatakan, maish buruknya pelayanan bus Transjakarta akibat belum adanya kemauan politik Pemprov DKI untuk membenahinya. Misalnya untuk sterilisasi jalur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus memiliki ketegasan politik bersama kepolisian.
Sebab, masalah sterilisasi merupakan kewenangan kepolisian. "Harus ada ketegasan politik supaya mereka mau bekerja. Sterilisasi ini sudah level pengambil kebijakan," kata Dharmanigtyas saat dihubungi Selasa 12 Januari 2016 kemarin.
Sebelum menjadi BUMD, lanjut Tyas, SDM Transjakarta dahulu itu terdapat petugas kepolisian. Apabila ada anggota kepolisian yang menjadi manager, tentunya komunikasi dengan kepolisian menjadi lebih mudah.
Untuk perbaikan armada, sepenuhnya menjadi kesalahan manajemen PT Transjakarta. Hal itu pun tidak terlepas dari lemahnya komitmen politik Pemprov DKI.
Sebab, sejak dioperasikannya bus Transjakarta hingga saat ini belum ada kontrak dan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas. Akhirnya, bus yang sudah melebihi usia tujuh tahun belum juga diremajakan.
"Headway itu merupakan dampak dari terbatasnya armada dan belum sterilisasi jalurnya. Jadi apabila ada komitmen politik yang tegas dari Gubernur, kejelasan kontrak dan SPM sudah pasti mengikutinya," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini terus berusaha untuk mengatasi permasalah-permasalahan bus Transjakarta agar pengendara kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal tersebut. "Kita tambah dengan bus. Sama Kapolda kita baik. Kita sudah minta agar penertiban jalur dipertegas," ungkapnya.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Dharmanigtyas mengatakan, maish buruknya pelayanan bus Transjakarta akibat belum adanya kemauan politik Pemprov DKI untuk membenahinya. Misalnya untuk sterilisasi jalur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus memiliki ketegasan politik bersama kepolisian.
Sebab, masalah sterilisasi merupakan kewenangan kepolisian. "Harus ada ketegasan politik supaya mereka mau bekerja. Sterilisasi ini sudah level pengambil kebijakan," kata Dharmanigtyas saat dihubungi Selasa 12 Januari 2016 kemarin.
Sebelum menjadi BUMD, lanjut Tyas, SDM Transjakarta dahulu itu terdapat petugas kepolisian. Apabila ada anggota kepolisian yang menjadi manager, tentunya komunikasi dengan kepolisian menjadi lebih mudah.
Untuk perbaikan armada, sepenuhnya menjadi kesalahan manajemen PT Transjakarta. Hal itu pun tidak terlepas dari lemahnya komitmen politik Pemprov DKI.
Sebab, sejak dioperasikannya bus Transjakarta hingga saat ini belum ada kontrak dan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas. Akhirnya, bus yang sudah melebihi usia tujuh tahun belum juga diremajakan.
"Headway itu merupakan dampak dari terbatasnya armada dan belum sterilisasi jalurnya. Jadi apabila ada komitmen politik yang tegas dari Gubernur, kejelasan kontrak dan SPM sudah pasti mengikutinya," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini terus berusaha untuk mengatasi permasalah-permasalahan bus Transjakarta agar pengendara kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal tersebut. "Kita tambah dengan bus. Sama Kapolda kita baik. Kita sudah minta agar penertiban jalur dipertegas," ungkapnya.
(whb)
Explore More