Ahok: 2016, DKI Ambil Alih Pengelolaan TPST Bantar Gebang
Ahok: 2016, DKI Ambil Alih Pengelolaan TPST Bantar Gebang
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana tidak akan memperpanjang kontrak PT Godang Jaya Tua (GTJ) dalam pengelolaan sampah TPST Bantar Gebang. Pemprov DKI pun bersiap untuk mengambil alih pengelolaan TPST Bantar Gebang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sesuai dengan kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, PT GTJ ditunjuk untuk mengelola TPST Bantar Gebang. Artinya, kewajiban dan syarat yang menjadi kewenangan DKI diserahkan sepenuhnya kepada PT GTJ.
Seperti misalnya membangun buffer zone, penanaman pohon, membuat lapisan tanah agar jika kebakaran bisa terhenti dan membuat saluran agar air tidak menggenang dan membuat licin.
Namun pada kenyataannya, lanjut Ahok, PT GTJ hanya mampu mengaduk-aduk sampah.
Untuk itu, Ahok menegaskan, kontrak dengan PT GTJ harus diputus. Terlebih, sejak 2011 lalu PT GTJ belum memenuhi investasi yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp700 miliar.
"Nah sekarang yang disebut wanprestasi itu siapa? DKI? Bukan. Kan DKI menyerahkan kepada GTJ untuk mengatur. Kami sudah memberikan SP 1 kepada mereka akibat kinerjanya tersebut. Untuk putus kontrak harus ada SP 2 dan 3 yang butuh waktu 105 hari. Kami sabar sampai Januari 2016," kata Ahok di Balai Kota, Selasa 3 November 2015 kemarin.
Sayangnya, tegas Ahok, saat Pemprov DKI mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama sebagai langkah memutus kontrak, Pemkot Bekasi malah meributkannya. Padahal, selama ini, Pemkot Bekasi juga membuang sampah di Bantar Gebang tanpa membayar sepeser pun kepada DKI.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengancam akan mengambil alih pengelolaan sampah di Bantar Gebang, apabila Pemkot Bekasi enggan bekerjasama dan terus meributkannya. Dengan mengelola sendiri, Ahok yakin kewajiban-kewajiban DKI dapat terpenuhi.
"Makanya kita bilang sama bekasi, harusnya Anda baik-baik sama kita putusin itu dong. Kita sama-sama punya kepentingan ya sudah. Kita sama-sama selesaikan. Ini Ibu Kota loh, jangan lihat ini Ahok-nya. Lucu gitu loh, cara kita mau stop, Anda ribut. Kalau kita enggak mau stop, enggak ribut. Dia udah enggak penuhi standar? Kan sudah lama ada audit BPK, Ya sudah," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sesuai dengan kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, PT GTJ ditunjuk untuk mengelola TPST Bantar Gebang. Artinya, kewajiban dan syarat yang menjadi kewenangan DKI diserahkan sepenuhnya kepada PT GTJ.
Seperti misalnya membangun buffer zone, penanaman pohon, membuat lapisan tanah agar jika kebakaran bisa terhenti dan membuat saluran agar air tidak menggenang dan membuat licin.
Namun pada kenyataannya, lanjut Ahok, PT GTJ hanya mampu mengaduk-aduk sampah.
Untuk itu, Ahok menegaskan, kontrak dengan PT GTJ harus diputus. Terlebih, sejak 2011 lalu PT GTJ belum memenuhi investasi yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp700 miliar.
"Nah sekarang yang disebut wanprestasi itu siapa? DKI? Bukan. Kan DKI menyerahkan kepada GTJ untuk mengatur. Kami sudah memberikan SP 1 kepada mereka akibat kinerjanya tersebut. Untuk putus kontrak harus ada SP 2 dan 3 yang butuh waktu 105 hari. Kami sabar sampai Januari 2016," kata Ahok di Balai Kota, Selasa 3 November 2015 kemarin.
Sayangnya, tegas Ahok, saat Pemprov DKI mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama sebagai langkah memutus kontrak, Pemkot Bekasi malah meributkannya. Padahal, selama ini, Pemkot Bekasi juga membuang sampah di Bantar Gebang tanpa membayar sepeser pun kepada DKI.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengancam akan mengambil alih pengelolaan sampah di Bantar Gebang, apabila Pemkot Bekasi enggan bekerjasama dan terus meributkannya. Dengan mengelola sendiri, Ahok yakin kewajiban-kewajiban DKI dapat terpenuhi.
"Makanya kita bilang sama bekasi, harusnya Anda baik-baik sama kita putusin itu dong. Kita sama-sama punya kepentingan ya sudah. Kita sama-sama selesaikan. Ini Ibu Kota loh, jangan lihat ini Ahok-nya. Lucu gitu loh, cara kita mau stop, Anda ribut. Kalau kita enggak mau stop, enggak ribut. Dia udah enggak penuhi standar? Kan sudah lama ada audit BPK, Ya sudah," jelasnya.
(whb)
Explore More