Ahok Ingin Reklame di DKI Wajib LED
Ahok Ingin Reklame di DKI Wajib LED
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh pemilik gedung di Jakarta mengganti reklame dengan media Light Emitting Diode (LED). Ini dikarena bentuk reklame saat ini mengganggu estetika kota.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, keberadaan reklame di Jakarta begitu banyak dan tak terkendali. Ironisnya, selain menutupi estetika gedung dan membahayakan ketika musim hujan, tak sedikit pemilik reklame yang tidak membayar pajak.
Untuk itu, kata Ahok, setelah proyek Mass Rapid Transit (MRT) rampung pada 2018, seluruh reklame di Jakarta harus berbentuk dengan LED. Nantinya, apabila pemiliki gedung telah menggunakan LED dan akan memasang iklan, makan akan diterapkan bagi hasil yakni 70% untuk perusahaan dan 30 persen untuk DKI.
"Pemasangan reklame ini ada permainan. Peraturannya semua lewat biro iklan, pemilik gedung tidak jadi tuan. Masang LED dikenakan lima kali dari luas reklame, siapa yang mau. Nah, kami ingin pemilik gedung pasang LED, kalau cuma iklan gedungnya enggak usah bayar, tapi kita minta 30% kalau ada iklan luar," kata Ahok dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame Tahun 2015 di Balai Kota, Jumat 25 September 2015.
Ahok menjelaskan, selama ini keberadaan reklame diatur oleh biro iklan yang pentuan letaknya terdapat negoisasi dengan pemilik gedung. Dengan menghapus pajak reklame dan mewajibkan pemasangan LED bagi hasil, Ahok yakin negoisasi penetuan letak strategis tidak akan ada lagi.
Manta Bupati Belitung Timur itu menuturkan tujuan terpenting dalam memberikan kebijakan pemasangan LED ini tidak lain untuk menambah estetika kota dan menyamakan dengan kota-kota di negara maju lainnya.
"Soal tarif santai aja, kamu kalau terima orang pasang iklan Rp1 miliar, Rp300 juta masuk ke DKI, kamu ambil Rp700 juta. Hal ini dalam rangka menyamakan Kota Jakarta dengan kota-kota di dunia," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, keberadaan reklame di Jakarta begitu banyak dan tak terkendali. Ironisnya, selain menutupi estetika gedung dan membahayakan ketika musim hujan, tak sedikit pemilik reklame yang tidak membayar pajak.
Untuk itu, kata Ahok, setelah proyek Mass Rapid Transit (MRT) rampung pada 2018, seluruh reklame di Jakarta harus berbentuk dengan LED. Nantinya, apabila pemiliki gedung telah menggunakan LED dan akan memasang iklan, makan akan diterapkan bagi hasil yakni 70% untuk perusahaan dan 30 persen untuk DKI.
"Pemasangan reklame ini ada permainan. Peraturannya semua lewat biro iklan, pemilik gedung tidak jadi tuan. Masang LED dikenakan lima kali dari luas reklame, siapa yang mau. Nah, kami ingin pemilik gedung pasang LED, kalau cuma iklan gedungnya enggak usah bayar, tapi kita minta 30% kalau ada iklan luar," kata Ahok dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame Tahun 2015 di Balai Kota, Jumat 25 September 2015.
Ahok menjelaskan, selama ini keberadaan reklame diatur oleh biro iklan yang pentuan letaknya terdapat negoisasi dengan pemilik gedung. Dengan menghapus pajak reklame dan mewajibkan pemasangan LED bagi hasil, Ahok yakin negoisasi penetuan letak strategis tidak akan ada lagi.
Manta Bupati Belitung Timur itu menuturkan tujuan terpenting dalam memberikan kebijakan pemasangan LED ini tidak lain untuk menambah estetika kota dan menyamakan dengan kota-kota di negara maju lainnya.
"Soal tarif santai aja, kamu kalau terima orang pasang iklan Rp1 miliar, Rp300 juta masuk ke DKI, kamu ambil Rp700 juta. Hal ini dalam rangka menyamakan Kota Jakarta dengan kota-kota di dunia," pungkasnya.
(whb)
Explore More