Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Asal Ngomong

JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai asal bunyi (asbun). Pasalnya, lulusan IPDN masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah (pemda) yang ada di Indonesia.

"IPDN itu tercantum dalam undang-undang, dan soal itu kewenangan Presiden. Jadi jangan ngawur dan ngaco ngomongnya untuk membubarkan IPDN," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan di IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2015).

Dia meminta, kasus penyelewengan yang terjadi dan menimpa alumni IPDN tidak digeneralisir. Karena, kesalahan yang dilakukan alumni di pemerintahan tidak terlepas dari pemimpinnya.

"Anak buah baik-tidak baik, tergantung leadership pemimpinnya. Sesalah-salahnya anak buah, itu salah komandannya, pemimpinnya. Itu adigium Pamong Praja ya. Kalau ada salah-salah kasus, itu apa saja memang kerja yang dilakukan kepala daerahnya," kata Djohan.

Maka itu, menurut Djohan, usulan yang disampaikan Ahok ke Prediden Joko Widodo (Jokowi) tidak baik. Seyogianya, Ahok melakukan riset dahulu dan membuktikannya.

"Jangan asal ngomong, harusnya kaji atau riset dahulu baru usulkan. Bukan asal ketemu Presiden dan tiba-tiba minta bubarin. Dia kan bilang, bubarkan kecamatan, sekarang bubarkan IPDN, jangan-jangan nanti bubarkan juga NKRI," pungkasnya.

PILIHAN:

Ini Pemikiran Ahok Soal IPDN Dibubarkan

Usul IPDN Dibubarkan, Mendagri Sindir Ahok Lebih Hebat

Ingin Berdialog, Alumni IPDN Surati Ahok