IPW Prihatin Munculnya Pengamat Pesanan
IPW Prihatin Munculnya Pengamat Pesanan
A
A
A
JAKARTA - Soal polemik yang bergulir soal penolakan SP JICT terhadap konsesi asing, Presiden Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan, menyatakan prihatin terkait maraknya pengamat maritim pesanan.
Istilah tersebut tidak perlu ada sepanjang siapapun orang yang mengaku sebagai pengamat maritim berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan asal ngomong apalagi diimbuhi tendensi tertentu.
“Semestinya dalam melontarkan pernyataan, siapapun harus tetap berpijak pada data dan fakta yang sebenarnya, tidak dipelintir hanya untuk membela kepentingan-kepentingan pihak tertentu,” ujar Syaiful melalui rilis, Minggu (12/7/2015).
Sang pengamat maritim juga menuduh Serikat Pekerja JICT (SPJICT) yang menolak privatisasi terminal petikemas terbesar di Indonesia tersebut terjebak dalam nasionalisme sempit. (Baca: Sambangi Istana, SP JICT Desak Jokowi Batalkan Konsesi Asing)
Padahal, penolakan perpanjangan privatisasi JICT tersebut berangkat dari semangat kemandirian bangsa sekaligus pembuktian kemampuan anak-anak bangsa untuk mengelola terminal sendiri.
"Saya heran, pengamat maritim ini belajar dimana, sampai mengatakan dibutuhkan global operator untuk mendatangkan kapal. Kami semua tahu Priok itu destination port. Cargo yang datang dan pergi itu memang tujuannya Indonesia dan dari Indonesia," terangnya. (Baca juga: Demo di Pelabuhan, JICT Desak Pembatalan Konsesi Asing)
"Jadi volume throughput JICT bukan ditentukan oleh global operator, tapi oleh pertumbuhan ekonomi bangsa. Selama JICT memberikan pelayanan yang paling efisien, kapal akan antre datang ke JICT. Buktinya dermaga JICT selalu penuh sampai saat ini," cetus Syaiful. (Baca juga: SP JICT Tegaskan, Penolakan Konsesi Asing Demi Kedaulatan Negara)
Syaiful Hasan menambahkan, pernyataan-pernyataan yang bersifat tendensius tersebut pada akhirnya hanya memunculkan pro dan kontra yang tidak perlu. Apalagi jika pernyataan tersebut tidak didukung kajian yang komprehensif berupa data-data faktual tentang materi yang dikomentarinya.
Istilah tersebut tidak perlu ada sepanjang siapapun orang yang mengaku sebagai pengamat maritim berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan asal ngomong apalagi diimbuhi tendensi tertentu.
“Semestinya dalam melontarkan pernyataan, siapapun harus tetap berpijak pada data dan fakta yang sebenarnya, tidak dipelintir hanya untuk membela kepentingan-kepentingan pihak tertentu,” ujar Syaiful melalui rilis, Minggu (12/7/2015).
Sang pengamat maritim juga menuduh Serikat Pekerja JICT (SPJICT) yang menolak privatisasi terminal petikemas terbesar di Indonesia tersebut terjebak dalam nasionalisme sempit. (Baca: Sambangi Istana, SP JICT Desak Jokowi Batalkan Konsesi Asing)
Padahal, penolakan perpanjangan privatisasi JICT tersebut berangkat dari semangat kemandirian bangsa sekaligus pembuktian kemampuan anak-anak bangsa untuk mengelola terminal sendiri.
"Saya heran, pengamat maritim ini belajar dimana, sampai mengatakan dibutuhkan global operator untuk mendatangkan kapal. Kami semua tahu Priok itu destination port. Cargo yang datang dan pergi itu memang tujuannya Indonesia dan dari Indonesia," terangnya. (Baca juga: Demo di Pelabuhan, JICT Desak Pembatalan Konsesi Asing)
"Jadi volume throughput JICT bukan ditentukan oleh global operator, tapi oleh pertumbuhan ekonomi bangsa. Selama JICT memberikan pelayanan yang paling efisien, kapal akan antre datang ke JICT. Buktinya dermaga JICT selalu penuh sampai saat ini," cetus Syaiful. (Baca juga: SP JICT Tegaskan, Penolakan Konsesi Asing Demi Kedaulatan Negara)
Syaiful Hasan menambahkan, pernyataan-pernyataan yang bersifat tendensius tersebut pada akhirnya hanya memunculkan pro dan kontra yang tidak perlu. Apalagi jika pernyataan tersebut tidak didukung kajian yang komprehensif berupa data-data faktual tentang materi yang dikomentarinya.
(ysw)
Explore More