DKI Tak Punya Solusi Urai Kesemrautan Pasar Tanah Abang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki solusi untuk membersihkan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dari pedagang kaki lima (PKL), angkutan umum dan bongkar muat barang. Padahal, kesemuanya itu adalah penyebab utama kesemrautan pasar niaga terbesar se-Asia tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jika keberadaan PKL, angkutan umum dan angkutan bongkar muat barang di kawasan Tanah Abang sudah sangat mengganggu dan mengacaukan aktivitas pasar, apalagi disaat menjelang hari raya Lebaran yang dimana PKL-PKL baru bermunculan. Namun, kata dia, sejauh ini, Pemprov DKI hanya mampu untuk menertibkannya dengan tindakan tegas.

"Kalau solusi relokasi, silakan wali kota-nya cari tempat. Kami mau itu PKL, angkutan umum atau bongkar muat barang itu ditertibkan dan ditindak tegas sajalah," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin 1 Juni 2015.

Kendati tidak memberitahu alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki solusi selain penertiban, Ahok menuturkan, pada dasarnya ingin menolong PKL punya tempat berdagang. Tentunya, tempat itu tidak boleh sembarangan dan merugikan orang lain serta membuat kepadatan arus lalu lintas.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mencontohkan kepeduliannya terhadap PKL dengan menyediakan lokasi dagang di kawasan Monas, Jakarta Pusat dengan nama Lenggang Jakarta. Bahkan, lanjutya, ke depan dirinya akan memberikan sejumlah fasilitas sosial dan umum (fasos/fasum) kepada para PKL, baik itu taman, membangun jembatan, rumah susun dengan fasilitas toko, dan sebagainya.

"Jakarta ini mudah mau cari uang, asal ada tempat. Tapi kamu nggak bisa dong manfaatkan tempat merugikan orang lain dan buat macet. Kalau anda menzalimi hak orang itu bukan dizalimi namanya, tapi anda brengsek. Itu yang kami lawan," tegasnya.