Ahok Alihkan Pembangunan DKI Lewat Dana CSR Swasta

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terpaksa kembali menyerahkan sejumlah pembangunan ke perusahaan swasta. Itu dikarenakan ada sejumlah proyek pembangunan fisik yang tak kunjung kelar hingga saat ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sejumlah pembangunan fisik yang belum lelang dan menggunakan Detail Engineering Design (DED) pada APBD DKI 2015 akan dicoret dan diberikan kepada perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ahok menilai pembangunan fisik yang belum juga lelang dan menggunakan DED hanya membuang-buang anggaran.

"Untuk apa nunggu lelang dan menghabiskan anggaran untuk DED kalau swasta bisa mengerjakannya. Toh masyarakat juga tidak mempermasalahkan siapa yang bangun, asal otak perut dan dompet penuh. Kita bisa hemat ratusan miliar untuk DED yang katanya 2,5% untuk konsultan," kata Ahok di Balai Kota, Selasa 26 Mei kemarin.

Ahok menjelaskan, sejumlah pembangunan fisik yang akan diberikan kepada swasta tersebut di antaranya pembangunan dan juga pengelolaan Gelanggang Olah Raga (GOR), halte dan Lapangan Banteng. Nantinya perusahaan swasta tersebut akan mengelola dan memperbaikinya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu yakin jika perusahaan swasta mau melakukannya mengingat sejumlah pembangunan di Jakarta sejak kepemimpinan Joko Widodo dan Ahok dikerjakan oleh swasta, seperti Waduk Pluit, taman dan jalan inspeksi.

Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menambahkan, sebagai proyek percontohan pembangunan GOR di Tebet akan dikerjakan pihak swata dengan sistem kontrak kerja multi purpose building. Nantinya, swasta diberikan kewewenangan mengelola 25% dari total luas GOR.

"Jadi apabila GOR luasnya 3.000 meter persegi, 25% pengelolaannya kita serahkan ke swasta. Kita dapat menghemat perawatan Rp50 miliar per tahun untuk lima GOR yang biasanya masing-masing GOR memerlukan biaya perawatan Rp10 miliar," ujarnya.

Selain GOR, lanjut Heru, Pemprov DKI pada tahun ini juga akan menyerahkan pengelolaan Lapangan Banteng dan perbaikan halte di lima wilayah kota kepada pihak swasta. Mengingat biaya perawatan Lapangan Banteng per tahun menelan anggaran mencapai Rp5-10 miliar.

"Ada 150 halte di lima wilayah. Kalau saya lihat ada 50 halte bagus dan 100 halte yang jelek," tukasnya.