Tolak BBM naik, FPI sebut pemerintah maling

Sindonews.com - Front Pembela Islam (FPI) menolak keras rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah. FPI mengklaim, membela kepentingan rakyat miskin yang bakal sengsara, meski mendapatkan dana Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM).

Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Gadri mengatakan, rakyat selalu dicekoki umpan, berupa dana BLSM yang hanya bersifat sementara. Padahal beban yang akan ditanggung jauh lebih lama. Dana BLSM, tak akan menjamin rakyat sejahtera.

"Yang salah kan rakyat kenapa milih partai partai yang suka korupsi, nah sekarang rakyat menanggung akibatnya, dan yang ada dicekokin dana BLSM yang sekedar untuk menghibur rakyat. Bagaimana kedepan anak cucunya, apa mau dicekokin juga dengan BLSM? Pejabat hanya jadi perampok uang rakyat," tukasnya di Depok, Kamis (13/6/2013).

Idrus menambahkan, harga BBM selalu naik dan tak pernah turun. Idrus menuding KKN justru membuat harga BBM naik.

"Partai besar berlomba-lomba maling uang rakyat sampai trilyunan dan milyaran. Ironisnya, tanpa malu dan berdosa, mereka melambaikan tangan sambil tersenyum, seolah-olah bangga dengan perbuatan jahatnya terhadap rakyat, perampok berdasi, jangan dibilang korupsi, bilang saja maling dan perampok uang rakyat," paparnya.

Dana BLSM, kata Idrus, juga bukan dari pemerintah. Tetapi uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Idrus khawatir, setelah dana BLSM selesai, maka rakyat kesulitan mencari makan.

"Kalau BBM jadi naik, di Jakarta dibikin getek saja biar enggak pada pakai mobil. Karena mereka punya andil naiknya harga BBM, saya berharap BBM batal naik," tutupnya.