Heboh! KPK Geledah Kantor DPRD DKI, Prasetyo: Saya Dukung Sepenuhnya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) ke Gedung DPRD DKI Jakarta . Hal ini, juga mengundang tanggapan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Pria yang biasa disapa Pras ini mengaku mendukung penuh apa yang tengah dilakukan KPK. Bahkan, dia menyatakan, terbuka terhadap langkah yang dilakukan KPK tersebut.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Pras dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).
Meski demikian, Pras mengaku belum mengetahui pasti dalam rangka apa penyelidikan yang dilakukan KPK itu. Namun, dia pastikan anggaran DPRD DKI telah transparan dan terbuka secara umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ungkapnya.
Diketahui, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).
Pria yang biasa disapa Pras ini mengaku mendukung penuh apa yang tengah dilakukan KPK. Bahkan, dia menyatakan, terbuka terhadap langkah yang dilakukan KPK tersebut.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Pras dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).
Meski demikian, Pras mengaku belum mengetahui pasti dalam rangka apa penyelidikan yang dilakukan KPK itu. Namun, dia pastikan anggaran DPRD DKI telah transparan dan terbuka secara umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ungkapnya.
Diketahui, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga
(mhd)